Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Ayu Sekar Mahesarani, author
Penelitian ini membahas mengenai Akibat Hukum Pembatalan Akta Perubahan Anggaran Dasar Commanditaire Vennootschap yang Salah Satu Sekutunya Tidak Hadir dalam Pembuatan Akta (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 2604/ K/Pdt/2019). Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya dan disumpah untuk melayani masyarakat guna kepentingan pembuktian yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Gultom, Yolanda Uli Arta, author
Commanditaire Vennootschap merupakan bentuk usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang terdiri dari seorang pengurus yang melakukan pengurusan terhadap persekutuan dan pengurus lainnya yang hanya memasukkan modal kedalam persekutuan. Dalam menjalankan kegiatan usaha, tindakan-tindakan pengurusan yang dilakukan oleh sekutu dapat menimbulkan kerugian bagi persekutuan hingga menyebabkan kepailitan. Penelitian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Juniarty Baryadi, author
Tesis ini membahas mengenai perubahan bentuk hukum dari perusahaan yang sebelumnya CV menjadi PT. Latar belakang permasalahan dalam penelitian ini dikonsentrasikan dengan menggali bagaimana prosedur dari perubahan bentuk CV menjadi PT mengingat dasar hukum mengenai perubahan bentuk tersebut tidak diatur secara spesifik. Permasalahan yang dibahas adalah apa saja persyaratan, bagaimana...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28555
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Stephen Antonius, author
Dalam kehidupan manusia sehari-hari, peran korporasi sangatlah besar. Baik sebagai penyedia produk dan jasa bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu korporasi menjadi salah satu tonggak pergerakan ekonomi dunia. Meskipun demikian, bukan suatu hal yang tidak lumrah suatu korporasi terlibat dalam tindak pidana. Hal ini menjadi membingungkan jika berkaca kepada pendefinisian...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rifqi Abdullah Hanif, author
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU). Merujuk pada UUKPKPU, definisi mengenai PKPU tidak dijelaskan secara eksplisit dan tegas, tetapi dalam UUKPKPU telah mengatur mengenai mekanisme untuk mengajukan permohonan PKPU. Adapun syarat untuk mengajukan permohonan PKPU adalah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
