Hasil Pencarian

Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query

Munkner, Hans-H., author

Hukum koperasi Indonesia : ten lectures on coperative law

Bandung: Alumni, 1987

346.066 8 MUN h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Upaya pengembangan Agribisnis Sapi Perah dan Peningkatan Produksi Susu melalui Pemberdayaan Koperasi Susu

Recently national milk production has not met the domestic consumption due to slow development of dairy cattle agribusiness. That is why the dairy cattle agribusiness needs to be developed to fulfill national milk consumption. Limited milk production is due to small dairy cattle agribusiness scale, low milk production capacity, and...

FOPEAGE

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Maryami Latifa, author

Analisis perbandingan PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI terhadap praktik di KBMT Tadbiirul Ummah = Comparative analysis of FAS 107 and Fatwa MUI with ijarah transaction practices in KBMT Tadbiirul Ummah

Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) didirikan dengan tujuan mengakomodasi orang-orang yang tidak bisa memiliki modal keuangan dari bank. KJKS di Indonesia tidak di bawah pengawasan Bank Indonesia namun dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini jumlah KJKS dan UJKS di Indonesia menurut...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2012

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Glenn Miracle Wikarta, author

Kelemahan Pengawasan Koperasi Berdasarkan Perbandingan Undang-Undang Koperasi dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Studi Kasus Penghimpunan Dana Ilegal Koperasi Simpan Pinjam Indosurya) = Weaknesses in Supervision of Cooperatives Based on a Comparison of the Cooperative Law with the Law on Development and Strengthening of the Financial Sector (Case Study of Illegal Fund Collection of Indosurya Savings and Loans Cooperatives)

Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Shobaruddin, author

Studi hubungan pola jaringan komunikasi dengan iklim organisasi dan budaya kerja : suatu studi pada Koperasi-koperasi Unit Desa (KUD) satuan usaha sapi perah di Wilayah Kabupaten Kediri, Propinsi Jawa Timur

Koperasi menurut esensinya adalah suatu bentuk organisasi sosial-ekonomi yang menjadi simbol sejarah atas semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk lepas dari kemiskinan, serta untuk merdeka dan mandiri. Salah satu jenis koperasi yang telah digariskan dalam haluan negara untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah pedesaan adalah koperasi unit desa (KUD). Dalam dua...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1992

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Metty Kusmayantie, author

Pembagian urusan pemerintahan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi = Distribution of government affairs in the ratification of cooperative s deed amendments of articles of association and dissolution of cooperatives

Tesis ini membahas mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, dan pembubaran koperasi. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui pengaruh undang-undang pemerintahan daerah yang berlaku sejak tahun 1992 terhadap pembagian urusan pemerintahan dalam pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar,...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45498

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yustina Pratini, author

Prospek permodalan koperasi dengan penyertaan modal dalam bentuk hak atas tanah (Studi kasus prospek pemberian hak guna usaha pada koperasi perkebunan di Kabupaten Sanggau)

Tesis ini membahas tentang prospek permodalan koperasi dalam bentuk penyertaan modal oleh para anggota koperasi berupa hak atas tanah, khususnya pada koperasi-koperasi perkebunan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, eksplanatoris dan evaluatif. Hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan saran terhadap pembaharuan hukum perkoperasian dan hukum pertanahan terutama pemahaman atas cara-cara pemupukan modal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26002

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Adiwidjaja, author

Sistem informasi manajemen pada KUD-KUD di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah suatu studi danproposal

1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nurul Iman, author

Perkembangan koperasi di Tasikmalaya : alat perjuangan ekonomi rakyat (1930-1947) = Development of cooperatives in Tasikmalaya : tool of people's economic struggle (1930-1947)

Skripsi ini membahas perkembangan koperasi di Tasikmalaya . Skripsi ini mengambil periodisasi tahun 1930-1947. Tahun 1930 merupakan tahun krisis bagi dunia yang berdampak terhadap perekonomian di Tasikmalaya dan tahun berdirinya koperasi-koperasi sebagai tanggapan dari krisis tersebut, sedangkan tahun 1947 merupakan ketika Kongres Koperasi Indonesia pertama diselenggarakan di Tasikmalaya yang membawa...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2012

S43357

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Mohammad Farizki Tohier, author

Analisa yuridis mengenai pernyataan standar akuntansi keuangan no. 27 tentang akuntansi perkoperasian dan pengaruhnya terhadap kewajaran laporan keuangan pada koperasi

Lahirnya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan salah satu wujud nyata kontribusi Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) terhadap pengembangan koperasi. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian merupakan acuan dalam penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar. PSAK No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian yang mengatur pemisahan pendapatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1525

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian