Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Dian Lestari, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan pasal 1831 dan 1832 ayat (1) kitab undang-undang hukum perdata terhadap kekuatan eksekutorial sertipikat hak tanggungan atas jaminan milik pihak ketiga yang berkedudukan sebagai penjamin: studi kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1569 K/Pdt/2011 = Observation of the jurist implementation towards the power of the certificate execution on the obligation rights as the guarantee for the third party rights positioned as the guarantor : analysis of the appeal decree by the High Court of Justice, Republic of Indonesia number 1569 K/Pdt/2011

Eksekusi jaminan adalah tindakan hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini guna dilakukan guna memenuhi suatu prestasi yang merupakan hak dari penggugat yang merupakan pihak yang dimenangkan sebagaimana tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Eksekusi jaminan harus dinyatakan dalam sebuah putusan pengadilan karena hal tersebut merupakan syarat formilnya hukum acara perdata....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35385

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indri Sukma Gumanti, author

Kekuatan eksekutorial akta hipotik yang dibatalkan sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan UU oleh notaris dalam proses pembuatannya (analisis putusan mahkamah agung N0.919/k/PDT/2002-2007

Kepastian hukum yang diberikan oleh akta Notaris tersebut karena akta Notaris merupakan salah satu akta otentik yang dijamin oleh undang-undang dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna serta memiliki kekuatan eksekutorial bagi akta yang terkait dengan kewajiban pembayaran hutang Kekuatan itu bisa memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T28019

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Fiqi Fatichadiasty, author

Urgensi contempt of court sebagai upaya eksekutorial putusan peradilan tata usaha negara = Urgency of contempt of court as an executorial effort on state administrative court judgment / Fiqi Fatichadiasty

ABSTRAK
Hadirnya Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) sebagai lembaga penegak hukum administrasi bagi para pencari keadilan, seringkali menemui hambatan atas pelaksanaan/eksekusi putusan. Putusan yang dimaksud ialah dalam konteks putusan tersebut sudah in kracht, terhadap putusan yang sudah in kracht tersebut Pejabat TUN selaku pihak yang kalah seringkali tidak mau mematuhi isi putusan dari para hakim PTUN....

2020

T54430

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gerrid Williem Karlosa Reskin, author

Analisis Akta Pengakuan Hutang Tanpa Grosse Akta Yang Mencantumkan Klausul Denda dan Bunga (Studi Putusan Mahkamah Agung No.2834K/Pdt.G/2021) = Analysis of Deed of Acknowledgment of Debt without Grosse Deed Including Fines and Interest Clauses (Study of MA Decision No.2834K/Pdt.G/2021)

Grosse akta pengakuan hutang bertujuan menjamin kepastian hukum bagi kreditur apabila terjadi wanprestasi oleh debitur. Kekhususan dari grosse akta pengakuan hutang dibandingkan akta lainnya adalah adanya irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” memiliki kekuatan eksekutorial seperti layaknya putusan pengadilan. Kekuatan eksekutorial ini juga dijelaskan pada pasal 224 Herzien...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alrido Ahmad Hidayatullah, author

Keabsahan eksekusi objek hak tanggungan akibat pandemi covid-19 dengan menggunakan titel eksekutorial pada sertifikat hak tanggungan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020) = the validity of the execution of the object of mortgage due to the covid-19 pandemic by using executable title on the certificate of mortgage (Study of the verdict of the Mahkamah Konstitusi Number 21/PUU-XVIII/2020).

Penelitian ini membahas penerapan Force Majeure pada kondisi Pandemi COVID-19 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020), sehingga diperlukan kajian terhadap masalah tersebut dengan isu hukum yang dibahas adalah penerapan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XVIII/2020, dampak pandemi COVID-19 terhadap eksekusi Objek Hak Tanggungan, keabsahan dari eksekusi yang dilakukan oleh Bank...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aska Laksamana Putera, author

Gugurnya kekuatan eksekutorial grose akta pengakuan hutang melalui perlawanan hukum atas dasar jumlah hutang yang tidak pasti (analisis putusan Mahkamah Agung RI nomor 2903K/Pdt/1999 tanggal 22 Mei 2001) / Aska Laksamana Putera

ABSTRAK
Penggunaan Grosse Akta Pengakuan Hutang dalam perkembangannya semakin diminati oleh dunia bisnis Indonesia karena prosesnya yang relativ mudah dengan kepastian hukum yang tinggi bagi para kreditor karena memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan. Akan tetapi kekuatan eksekutorial grosse akta pengakuan hutang bukanlah merupakan suatu kekuatan hukum yang mutlak, masih terdapat celah hukum atau...

2008

T36927

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ali Reza Mahendra, author

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 (Studi kasus pelaksanaan praktek jaminan fidusia di Bank BNI Syariah) = Execution of fiduciary security objects before and after the issuance of the constitutional court decision number 18/PUU-XVII/2019 (Case study of the implementation of fiduciary security practices at Bank BNI Syariah)

Ketentuan Pasal 15 UU 42/1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya yang mengatur mengenai frasa “kekuatan eksekutorial”, menimbulkan berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon mengenai ketentuan eksekusi jaminan fidusia, dimana kekuatan eksekutorial hanya dapat dijalankan apabila terdapat kesepakatan antara debitur...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Furqoniah Hayati, author

Kedudukan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia Yang Didasarkan Pada Akta Jaminan Fidusia Di Bawah Tangan = The Legal Position of the Fiduciary Guarantee Certificate Based on the Deed of Private Fiduciary Guarantee

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa akta jaminan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan. Akibat hukum atas akta yang tidak dibuat dengan akta notaris dan didaftarkan menyebabkan tidak adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak, baik perusahaan pembiayaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian