::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Siti Fati Haren, author
Tinjauan hukum terhadap organ yayasan pada Yayasan Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (YLPPI)
ABSTRACT Yayasan adalah suatu pranata sosial yang sangat diperlukan untuk mendukung visi, misi dan tujuan pembentukan negara yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Salah satu karakteristik yayasan adalah bahwa tujuan yayasan sebagai salah satu harta yang ditersendirikan yang merupakan wadah saluran amal para penyandang dana untuk mencapai tujuan yayasan seperti...
2010
T26632
UI - Tesis (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Ari Asmono, author
Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara = The obligation to suspend the appointment of commissioners and members of non-structural institutions with the status of civil servants based on Law Number 5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus
Tesis ini membahas mengenai Kewajiban Pemberhentian Sementara Terhadap Pengangkatan Komisioner dan Anggota Lembaga Non Struktural Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dikaitkan dengan mekanisme pengisian jabatan Komisioner Dan Anggota Lembaga Non Struktural. Dalam pengisian jabatan tersebut terdapat mekanisme yang...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasution, Ahmad Iskandar, author
Pengelolaan kawasan khusus dan legalitas penetapan kepala daerah sebagai ex-officio di kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam = Management of special zones and legality of designating regional heads as ex-officio in the free trade zone and free port of Batam.
Pengelolaan kawasan khusus di Indonesia, terutama pada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dapat dikelola oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Pemerintah menetapkan Kepala Daerah sebagai Ex-Officio Kepala Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Kota Batam. Penetapan ini dimaksudkan agar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library