Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Mustika Lestari, author

Penegakan Hukum Keterlambatan Notifikasi Pengambilalihan Saham Perusahaan Asing oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) : Studi Pada Toray Advance Materials Korea Inc = Law Enforcement against Notification Tardiness of Shares Acquisition of Foreign Companies by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) : Study of Toray Advance Materials Korea Inc

ABSTRAK
KPPU telah menjatuhkan sanksi yang bersifat ekstrateritorial yakni kepada pelaku usaha dan perbuatan di luar wilayah Indonesia, yaitu Toray Advance Materials Korea Inc. Sebagai bagian dari penelitian yuridis normatif, artikel ini membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas Toray Advance Materials...

2019

T53711

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitorus, Caleb Kharis Nathanael, author

Assessing the legal risk of extraterritorial application of U.S securities law anti-fraud provisions on indonesian companies = Penilaian risiko hukum penerapan ekstrateritorial ketentuan anti-fraud hukum pasar modal Amerika Serikat terhadap perusahaan Indonesia

Globalisasi pasar modal menimbulkan tantangan tantangan, baru. Salah satu tantangan yang muncul di era globalisasi ini adalah masalah mengenai yurisdiksi. Di masa ini, perusahaan-perusahaan Indonesian dapat terkenakan yurisdiksi asing, salah satunya dalah rezim pasar modal Amerika Serikat. Ketentuan anti-fraud Amerika Serikat dapat berlaku secara extraterritorial, hal ini membuka kemungkinan untuk perusahaan Indonesia untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Savitri Islamiana Putri, author

Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pemberitahuan Pengambilalihan Saham oleh Perusahaan Asing Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: LG International Corp.) = Legal Analysis in Business Competition Law in Delayed Notification of Shares Acquisition by Foreign Company in Indonesia (Case Study: LG International Corp.)

Terhadap Putusan KPPU Nomor 16/KPPU-M/2015 tentang keterlambatan dalam kewajiban pemberitahuan pengambilalihan saham oleh LG International Corp., KPPU menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp.8.000.000.000,00. kepada LG International Corp. Dalam penulisan hukum ini Penulis membahas mengenai keabsahan penerapan prinsip ekstrateritorial dalam persaingan usaha di Indonesia serta kesesuaian substansi pokok perkara atas LG International Corp. dengan peraturan persaingan usaha di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sihotang, Djuan Dennis, author

Yurisdiksi KPPU dalam Kasus Persaingan Usaha Ekstrateritorial Ditinjau dari Hukum Positif dan Kasus Preseden = Jurisdiction of KPPU in Extraterritorial Competition Law Cases Reviewed from Positive Law and Case Law

Kewenangan Yurisdiksi Ekstrateritorial menjadi semakin penting untuk dimiliki oleh Lembaga Persaingan Usaha; ditengah Globalisasi Ekonomi yang semakin pesat. Kebijakan Indonesia yang saat ini terbuka bagi penanam modal, posisi Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean, dan keterlibatan dalam ASEAN Free Trade Agreement menjadikan kewenangan tersebut juga penting bagi Indonesia. KPPU...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Samosir, Michael Bonardo Josua, author

An Examination of Indonesian Personal Data Protection Act in Perceiving "haveibeenpwned" Handling of Indonesian Personal Data = Studi Hukum Perlindungan Data Pribadi dalam Memandang "haveibeenpwned" dalam Menangani Data Pribadi Masyarakat Indonesia

Data pribadi adalah konsep yang berasal dari kata ‘privasi’ dan kata ‘data’. Data pribadi berasal dari konsep tersebut karena adanya kemungkinan untuk mengidentifikasi seorang individu atau beberapa individu dengan beberapa data yang sudah didapatkan atau melalui riset mengenai orang tertentu yang dapat diidentifikasi nanti dengan hasil riset tersebut. Walaupun semua...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Jordibec Essa Bala, author

Analisis Yuridis Urgensi Penerapan Prinsip Ekstrateritorial dan Doktrin Single Economic Entity dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha tidak Sehat Secara Lintas Batas Negara di Yurisdiksi Indonesia = Juridical Analysis of the Urgency of Applying the Extraterritorial Principle and the Doctrine of a Single Economic Entity in the Enforcement of Unfair Competition Law Across National Borders in Indonesian Jurisdiction

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah mengantarkan pada realitas adanya akselerasi revolusi industri yang sangatlah dinamis, yang juga berdampak pada lingkup aktivitas bisnis yang semakin masif dilaksanakan secara lintas batas negara, yang kemudian didukung dengan adanya regulasi-regulasi yang mengarah pada integrasi ekonomi global. Realitas demikian tentunya akan membawa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sitepu, Aldo Ingo, author

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia : studi kasus Al-Skeini and others v. UK = Application of extraterritorial jurisdiction in European Convention on human rights : case study Al-Skeini and others v. UK

This research explains the definition of jurisdiction, development of the extraterritorial jurisdiction and its regulation in international law which includes its principle and also boundaries. This research then analyzes cases before Al- Skeini and others v. UK case regarding the application of jurisdiciton mentioned in Article 1 of the European...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S60983

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Treaties,extraterriorial rights, and American protestant missions in late joseon korea

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Amanda Husna Karimah, author

Analisis yuridis keberlakuan undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terhadap dugaan kartel lintas negara pada harga angkutan peti kemas Batam-Singapura = Analysis of juridical enforceability of the law number 5 of 1999 on the prohibition of monopoly practices and unfair business competition against alleged cross border cartel on container shipping price Batam-Singapore

Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian