Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query
Faridah Auzar, author
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I. NO: M.01-PR_07.01 tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., Badan Pembinaan Hukum Nasional mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan hukum nasional.
Pada penelitian ini penulis melakukan suatu studi tentang analisis tingkat kompetensi karyawan dan Learning...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12023
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Mid Rahmalia, author
Tap MPR No. IV/ MPR/ 2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, telah memberikan peluang yang semakin terbuka bagi kemandirian daerah untuk berkreasi secara pro aktif mengatur rumah tangganya. Pengaturan rumah tangga secara teknis juga diatur dafam PP Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman perangkat Daerah.
Hasil penataan perangkat daerah...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13589
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Buddi Wihardja, author
Dalam pembenahan kelembagaan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, permasalahan pengembangan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas karena permasalahan pengembangan sumberdaya manusia termasuk upaya peningkatan kompetensi sangat diperlukan terlebih dengan tuntutan tugas yang dihadapi kian komplek yang membawa implikasi pada pentingnya mengidentifikasi kompetensi yang diperlukan organisasi untuk memenuhi tuntutan pekerjaan.
Pelatihan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12366
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
The ability of librarians to carry out their functional activities depends on their personal competence, assigments and provided required tasks, especially their primary tasks......
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Agussalim, author
Untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah propinsi Tingkat I Lampung selaku sumber daya manusia birokrasi, agar lebih profesional dalam bidang tugasnya dan memiliki kinerja dengan baik, maka diperlukan suatu pembinaan dan pengembangan atau penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang semakin efektif dan efesien, memuaskan dan kompetitif dalam era globaliasi.
Penelitian atau kajian...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Endang Kosasih, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor motivasi, kepuasan kerja, kepemimpinan dan pelatihan terhadap kinerja pejabat eselon V BAKN. Jumlah variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lima variabel terdiri dari empat variabel babas (X) dan satu buah variabel terikat (Y). Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan Kantor Badan Administrasi...
1999
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Totok Sucahyo, author
Dengan diberlakukannya UU No.10/1995 tentang Kepabeanan, telah memberikan kewenangan yang semakin besar bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi pemerintah untuk dapat memainkan perannya sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi yang diemban. Kewenangan yang semakin besar ini, selain menandakan tidak. diberlakukannya lagi pemeriksaan pra-pengapalan atau pre-shipment inspection oleh...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2004
T13198
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
M. Ali Muchtar, author
Ada masalah pencapaian target program kesehatan yang masih rendah, tingkat disiplin kerja Staf yang belum baik, inisiatif staf yang kurang, penyelesaian pekerjaan yang lambat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat, yang kesemuanya memberikan petunjuk sementara adanya penampilan kerja Staf Dinas Kesehatan Kabupaten Dati II Lahat: yang rendah. Untuk meningkatkan...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 1989
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Tania Malinda, author
Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49499
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
