Hasil Pencarian

Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query

Prita Putri Primanda, author

Analisis Pengendalian Internal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus pada Universitas XYZ) = Internal Control Analysis on Government Goods and Services Procurement (Case Study on XYZ University).

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ dan mengidentifikasi kelemahan pengendalian internal dalam pengadaan barang dan jasa di Universitas XYZ. Metode dalam penelitian ini merupakan analisis deskriptif berupa studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara secara terstruktur terhadap 4 responden seperti Kepala Bagian Pengadaan dan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agung Nugroho, author

Tanggung Jawab Direksi Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa Di Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas (Studi Terhadap Putusan MA RI Nomor 1760 K/Pid.Sus/2016 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/Pid/TPK/2016/PTDKI jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 74/Pid.Sus/TPK/PN.JKT.PST) = Responsibilities of Directors in Procurement Projects And Services In The Government Based On The Law Of Limited Liability Companies

Direksi merupakan pihak yang bertindak mewakili perusahaan suatu perseroan terbatas, termasuk mewakili perseroan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di Pemerintahan. Tanggung jawab direksi tentu secara tegas diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, termasuk juga tanggung jawab direksi dalam proyek pengadaan barang dan jasa dipemerintahan. Pada penelitian ini penulis melakukan Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Erwin Zuhdi, author

Penerapan good governance pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk kegiatan pembangunan daerah: studi kasus pembangunan dermaga Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur = The implementation of good governance procurement of government goods and services for regional development activities: case study of Labuhan Haji pier development of East Lombok Regency

Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai otonomi daerah mengakibatkan daerah memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat dan berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Salah satu tugas dari pemerintah daerah yaitu melaksanakan pembangunan didaerah yang dimana pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya hal itu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Samosir, Neyni, author

Kebijakan dalam proses pengadaan barang dan jasa di PT PLN Persero berdasarkan prinsip business judgement rule = Policy in the process of the procurement of goods and services of PT PLN Persero based on the principle of business judgement rule

ABSTRAK
Luasnya lingkup keuangan Negara berpotensi menyebabkan pemahaman kerugianBUMN merupakan tindak pidana korupsi. Menurut teori transformasi kekayaan Negarapenyertaan modal negara pada BUMN telah bertransformasi menjadi kekayaan BUMN.PT PLN Persero sebagai perseroan terbatas memberlakukan ketentuan Undang-UndangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas termasuk prinsip Business JudgementRule dalam Pasal 97 sebagai perlindungan hukum...

2018

T51442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dzaki Aulia, author

Strategi Meningkatkan Tingkat Kematangan Pengadaan Menggunakan Procurement Maturity Model Untuk Meningkatkan Kinerja Proses Pengadaan Barang dan Jasa di Bank Indonesia = Strategies to Increase Procurement Maturity Level Using Procurement Maturity Model to Improve Procurement Performance at Bank Indonesia

Bank Indonesia memiliki fungsi dan tugas yang sangat penting yaitu untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Dalam menjalankan fungsinya, Bank Indonesia perlu didukung dengan manajemen kelembagaan yang baik, salah satunya dalam hal pengadaan barang dan jasa. Peningkatan kinerja pengadaan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar efisiensi dan efektivitas proses pengadaan...

Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sihotang, Jerry Saut P, author

Keberlakuan Caveat Emptor dan Caveat Venditor Berkaitan dengan Ketidaksesuaian Spesifikasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Srg, dan Nomor 17/PID.SUS-TPK/2022/PT Btn) = The Applicability of Caveat Emptor and Caveat Venditor Related to Non-Conformity of Specifications in Government Procurement of Goods/Services (Analysis of District Court Decision Number 16/PID.SUS-TPK/2022/PN.SRG, District Court Decision Number 18/PID.SU

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen telah mengalami perubahan yang signifikan, baik secara nasional maupun internasional. Perubahan tersebut dapat tercermin berdasarkan doktrin yang ada dalam perlindungan konsumen. Doktrin dimaksud, diantaranya, adalah Caveat Emptor yang dalam perkembangannya telah mengalami pergeseran menjadi Caveat Venditor. Kedua doktrin ini berkaitan erat dengan prinsip tanggung jawab...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Malikul Lubbi, author

Sinkronisasi pengadaan barang/jasa di Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan Kementerian Pemuda Dan Olahraga = Synchronization of the procurement of goods/ services at the Fund Management And Sports Business Institution Of The Ministry Of Youth And Sports

Penelitian ini menganalisis sinkronisasi vertikal dari peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa serta implikasinya. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan doktriner/normatif dengan melakukan analisis isi dilanjutkan analisis sinkronisasi vertikal. Bahan hukum primernya berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berkaitan dengan pengadaan barang/jasa. Hasil penelitian diketahui bahwa taraf sinkronisasi asas hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mochamad Kemal Afiantoro, author

Analisis kebijakan pajak pertambahan nilai untuk pemanfaatan produk digital sebagai barang tidak berwujud dan jasa dari luar daerah pabean dalam transaksi business-to-consumer: studi komparasi dengan negara Australia = Analysis of value added tax policy regarding utilization of digital products as intangibles and services from overseas in business-to-consumer transaction: comparative study with Australia

ABSTRAK
Perkembangan teknologi saat ini sangat meningkat pesat, yang menimbulkan adanya produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang ditransaksikan secara lintas batas negara dan banyak dimanfaatkan oleh konsumen akhir dalam transaksi business-to-consumer (B2C). Penelitian ini membahas mengenai sulitnya pengadministrasian prinsip tujuan barang dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sekar Gitsya Anjani, author

Tinjauan hukum prosedur pengadaan alat kesehatan di rumah sakit: studi putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam = Law review of procurement procedures in hospital medical devices decision: study No.06/Pid.Sus- TPK/2015/PN.Mam

ABSTRAK
Skripsi ini berisi bagaimana prosedur pengadaan alat kesehatan di rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ruang lingkup permasalahan hukum dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit serta analisis putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam. Pembahasan dilakukan melalui analisis putusan No.06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mam. Bentuk penelitian ini yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan Prosedur...

2017

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Flora Bougenvilia Kusumawardhani, author

Analisis implementasi sistem e-procurement dan pengaruhnya terhadap fraud pengadaan barang dan jasa pemerintah di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia = Analysis of e-procurement system implementation and its influence on fraud of government procurement of goods and services in the Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi e-procurement di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian dan mengetahui apakah penggunaan e-procurement dapat menurunkan risiko terjadinya fraud di masa mendatang. Walaupun Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menggunakan e-procurement dalam kegiatan pengadaannya dan tahapan pelaksanaannya pun telah diipastikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian