Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Edwin Fathudin Ardyanto, author

Analisis pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah beserta implementasinya dalam putusan mahkamah konstitusi = Analysis on regulation of limitation involving the difference in the votes in accordance to applying a request for disputes arising from the result of the governer election and the implementation in contitutional court decesion

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan pembatasan selisih perolehan suara dalam pengajuan permohonan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia. Skripsi ini menganalisis bagaimana dampak yang ditimbulkan dari berlakunya Undang-Undang Pemilihan Gubernur. Bupati, Dan Walikota, khususnya terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Terjadi permasalahan...

2017

S67335

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Glennardi Aditya Herman, author

Hak konstitutional notaris dalam memperoleh perlindungan hukum terhadap rahasia jabatannya berkaitan dengan legalitas keberadaan majelis kehormatan notaris (studi keputusan mahkamah konstitusi nomor 72/PUU-XII/2014) = The constitutional rights of a notary in obtaining legal protection against the secret of his office relating to the legality of the existence of the notary honorary board of judges / Glennardi Aditya Herman

ABSTRAK
Mengetahui pentingnya tugas dan kedudukan Notaris di dalam masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya, Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang diberikan oleh Undang Undang. Notaris diwajibkan untuk memegang peran selaku pelaksana jabatan kepercayaan dan bertanggungjawab dalam melaksanakan kepercayaannya tersebut dengan sebaik baiknya dan menjunjung tinggi keluhuran jabatannya...

2018

T50648

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Cahyani, author

Penegakan hukum hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik melalui Ombudsmen Republik Indonesia (ORI) = Law enforcement of constitutional right of Indonesia citizen to get good public service by the Ombudsman of the republik of Indonesia

Tesis ini membahas langkah maju Indonesia sebagai Negara hukum dimulai setelah berakhirnya masa Orde Baru, yaitu masa reformasi, langkah - langkah perbaikan pemerintahan ditindak lanjuti pembenahan berturut ?turut dengan pembentukan Komisi Ombudsman Nasional pada tahun 2000, Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2008, dan disahkanya Undang - Undang nomor 25 tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28877

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Hesti Puspitosari, author

Filosofi pelayanan publik : buramnya wajah pelayanan menuju perubahan paradigma pelayanan publik

Saocial and legal aspects of public services in Indonesi...

Malang: Setara Press (Kelompok Intrans Publishing) dan Jaringan Nasional [dengan] masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), 2016

342.09 HES f

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Josua Satria Collins, author

Penambahan Kewenangan Constitutional Question kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara = The Addition of Constitutional Question Authority to the Constitutional Court to Protect the Constitutional Rights of the Citizen

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Tak ayal, reformasi hukum di Indonesia menjadi prasyarat untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Salah satu bentuk reformasi hukum dalam institusi kekuasan kehakiman adalah gagasan mengadopsi mekanisme constitusional question kedalam sistem peradilan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Sunggul Hamonangan, author

Pembatasan hak politik aparatur sipil negara dalam pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara = Restrictions on the political rights apparatus state civil article 119 and article 123 paragraph 3 of law no 5 of 2014 on the state civil apparatus

ABSTRAK Tesis ini membahas pembatasan hak-hak politik ASN (PNS) dalam Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN. Sebagai warga negara Indonesia, maka ASN juga mempunyai hak-hak sipil dan poitik yang dilindungi oleh konstitusi. Seorang ASN tidak dapat menjadi pengurus suatu partai politik namun untuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44849

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian