Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Djafar Saidi, author

Hukum keuangan negara / Muhammad Djafar Saidi

Jakarta: Rajawali, 2008

343.03 MUH h (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Djafar Saidi, author

Hukum keuangan negara

Jakarta: Rajawali, 2013

343.03 MUH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

M. Subagio, author

Hukum keuangan negara RI

Jakarta: Rajawali, 1991

343.03 SUB h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Aktualisasi hukum keuangan publik : in memoriam Prof. DR. Arifin P. Soeria Atmadja

Bandung: Mujahid Press, 2014

343.035 98 AKT

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Herza Febrian, author

Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration

Berawal dari dirterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara, dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Noor Azizah, author

Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ditinjau dari Hukum Keuangan Negara

ABSTRAK
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja...

2008

T 23497

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tarigan, Heri Perdana, author

Karakter Hukum Kebijakan Keuangan Negara Darurat Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 = Legal Character of Emergency State Financial Policy During the COVID-19 Pandemic Based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020

Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mizamil, author

Status Universitas Indonesia sebagai badan hukum milik negara ditinjau dari hukum keuangan publik

Under Republic indonesia Government Regulation number 152 year 2000 University of indonesia has been declared as Badan Hukum Milik Negara (State Own Legal Entity). This legal status is latest known after common legal entities are distinguished such as persero, perjan, perum, yayasan. The author does analysis concerning also to the...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

HUPE-36-3-(Jul-Sep)2006-364

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner

Keuangan Negara Dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi Dan Rekonsiliasi Hukum

Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

343.03 SIM k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mamora, Maria Kinara, author

Diferensiasi Putusan Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) Berkaitan dengan Aset Penyertaan Modal Negara = Differentiation of Bankruptcy Court Ruling Against State-Owned Enterprises Relating to State Equity Participation

Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian