Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Herza Febrian, author

Diskresi dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan = Discretion in state financial management as stipulated in Article 25 Paragraph (1) and Paragraph (2) of Law Number 30 Year 2014 About Government Administration

Berawal dari dirterbitkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang di dalamnya mengatur terkait dengan penggunaan diskresi yang berhubungan dengan keuangan negara, dalam tesis ini membahas perbandingan terkait dengan pengaturan pelaksanaan diskresi oleh pejabat administrasi yang berdampak pada keuangan negara dengan prinsip-prinsip karakteristik pelaksanaan diskresi sebagaimana yang dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T50442

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Noor Azizah, author

Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) : Ditinjau dari Hukum Keuangan Negara

ABSTRAK
Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola BUMN hingga saat ini merupakan masalah yang penting seiring dengan semakin meningkatnya semangat untuk memajukan kinerja BUMN menjadi salah satu penggerak ekonomi negara yang dapat disejajarkan dengan badan usaha-badan usaha milik negara lain. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BUMN merupakan salah satu penyebab kinerja...

2008

T 23497

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tarigan, Heri Perdana, author

Karakter Hukum Kebijakan Keuangan Negara Darurat Pada Masa Pandemi COVID-19 Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Sebagaimana Ditetapkan Menjadi Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2020 = Legal Character of Emergency State Financial Policy During the COVID-19 Pandemic Based on Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) Number 1 of 2020 As Stipulated as Law Number 2 of 2020

Kebijakan keuangan Negara darurat Pandemi COVID-19, seharusnya dilaksanakan secara transparan dan akuntabel meskipun dilaksanakan dalam keadaan darurat dan terbatas. Hal ini disebabkan keuangan Negara merupakan sektor yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis karakter...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Djafar Saidi, author

Hukum keuangan negara

Jakarta: Rajawali, 2013

343.03 MUH h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mamora, Maria Kinara, author

Diferensiasi Putusan Kepailitan Terhadap Badan Usaha Milik Negara (Persero) Berkaitan dengan Aset Penyertaan Modal Negara = Differentiation of Bankruptcy Court Ruling Against State-Owned Enterprises Relating to State Equity Participation

Tulisan ini menganalisis terkait dengan inkonsistensi atau diferensiasi pendapat hakim terkait dengan putusan-putusan atas Permohonan Kepailitan BUMN (Persero). Penulisan atas Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-Normatif. BUMN (Persero) merupakan salah satu bentuk BUMN di Indonesia yang terbagi atas saham dengan minimal kepemilikan 51% oleh negara. Penyertaan modal oleh...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fitria Noor Azizah, author

Penyelesaian ganti kerugian terhadap pengelola badan usaha milik negara (BUMN) (ditinjau dari hukum keuangan negara)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37457

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nizar Yudhistira, author

Pelindungan hukum terhadap keuangan negara dan potensi fraud pasca pengakhiran bank perantara = Legal protection for state finances and the banking industry regarding the termination of the bridge bank

Kewenangan LPS dalam melakukan resolusi bank gagal bertambah sejak diundangkannya UU PPKSK, yakni dengan membentuk bank perantara. Pembentukan bank perantara hanya sementara, karena bank perantara wajib dijual kembali dengan harga wajar, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta pemilik baru bank perantara boleh mendominasi kepemilikan sahamnya selama 20 tahun. Pengaturan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Simatupang, Dian Puji Nugraha, examiner

Keuangan Negara Dan Kerugian Negara: Perspektif Fenomenologi Dan Rekonsiliasi Hukum

Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

343.03 SIM k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Lumban Gaol, Hari Argado, author

Penyelesaian Kredit Bermasalah pada Bank Pemerintah dalam Kerangka Hukum Keuangan Negara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/daerah

Perbankan secara umum mempunyai peran vital bagi urat nadi perekonomian, perannya dalam pembangunan sebagai alat transmisi kebijakan moneter. Secara khusus, perbankan juga berperan sangat vital dalam penyelenggaraan transaksi pembayaran, baik nasional maupun internasional. Sehingga citra perbankan dalam masyarakat menjadi sangat penting dijaga untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia perbankan di Indonesia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19543

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian