Hasil Pencarian

Ditemukan 22 dokumen yang sesuai dengan query

Patio Alfredo, author

Analisis implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 36/PUU-X/2012 terkait pembentukan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi skk migas ditinjau dari pasal 33 undang undang dasar 1945 = Analysis of implication on constitutional court verdict number 36/PUU-X/2012 concerning the establishment of special task force for oil and gas activity skk migas in terms of article 33 the constitutional law of 1945

Skripsi ini membahas tentang ?hak menguasai negara?, terutama mengenai penguasaan terhadap sumber-sumber kemakmuran meliputi minyak dan gas bumi yang dilakukan melalui suatu badan pelaksana. Penelitian hukum ini akan difokuskan kepada konsep dan dasar hak Negara untuk menguasai sumber-sumber kemakmuran dan tujuannya berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 serta perbandingan peranan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S62467

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Arrumaisha Rani Khairunnisa, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia : tinjauan yuridis Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 027/PTK/XII/2007 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 = Acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia juridical review of BP Migas work procedures guidelines number 027/PTK/XII/2007 and Law number 2 of 2012

Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35567

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ika Esti Kurniawati, author

Mencari bentuk ideal kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia

Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27905

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Irsham Vilia, author

Pemisahan minyak-air-padatan dari limbah minyak padat unit proses hulu dengan proses Ozonasi dan Demulsifikasi = Separation process oil-water-sludge from oil sludge upstream process

ABSTRAK
Riset ini melakukan pengolahan dengan menggunakan proses ozonasi dan demulsifikasi dengan harapan memperoleh kembali sisa-sisa minyak yang terperangkap dalam lumpur. Setelah dilakukan pengujian bottle test didapatkan hasil antara lain: perolehan minyak 9 %, laju sentrifugasi 2761 rpm, waktu optimum 2 jam, suhu optimum 600C, dosis optimum 10000 ppm, hasil TPH air 169,9 mg/L dan hasil...

2012

T30432

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Silaban, Rumata Marsaulina, author

Perancangan information system architecture sebagai bagian dari penyusunan enterprise architecture: studi kasus PT. Pertamina Hulu Energi WMO dan ONWJ = Information system architecture design as part of enterprise architecture development case study in PT. Pertamina Hulu Energi WMO dan ONWJ

PT. Pertamina Hulu Energi PHE memiliki 54 anak perusahaan di dalam negeri, satu anak perusahaan di luar negeri, dan beberapa mitra/afiliasi. PHE memiliki kepentingan untuk melakukan evaluasi dan analisis terhadap informasi dari anak-anak perusahaannya untuk kepentingan analisis investasi dan kinerja pencapaian target produksi. PHE WMO dan PHE ONWJ merupakan anak-anak...

Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Bertha Manimbul Jayanti, author

Analisis Yuridis Posisi Negara (Pemerintah) Dalam Kontrak Production Sharing Migas Menurut KUHPER Dan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis Juridical The Position of The State (Government) In Production Sharing Contract According to The Civil Code and The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil and Gas In Conjunction Article 33 (3) The 1945 Constitution

[ABSTRAK
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41795

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chistianti Vannya, author

Analisis kegiatan usaha bank berupa penitipan dengan pengelolaan (trust) di industri hulu minyak dan gas bumi = Analysis of bank's trust activity in upstream oil and gas industry / Chistianti Vannya

ABSTRAK
Industri hulu minyak dan gas bumi diharapkan memberikan kontribusi untuk meningkatkan perekonomian nasional, melalui peran serta perbankan nasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/25/PBI/2012 mengenai penerimaan Devisa Hasil Ekspor (DHE), kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/17/PBI/2012 tentang Kegiatan Usaha Bank Berupa Penitipan...

2016

T46417

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mirza Aulia, author

Penerapan azas pacta sunt servanda pada kontrak bagi hasil migas terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 = The implementation of the principle of pacta sunt servanda on the oil and gas production sharing contract towards Government Regulation Number 79 of 2010

Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48596

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Maharddhiko Wiradhyatmoko, author

Analisis pengenaan pajak bumi dan bangunan pada industri hulu minyak dan gas bumi = Analysis of implementation of land and building tax on upstream oil and gas industry / Maharddhiko Wiradhyatmoko

ABSTRAK
Analisis Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Industri HuluMinyak dan Gas BumiPembimbing : Prof. Dr. Haula Rosdiana, M.SiPenelitian ini membahas tentang pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan pada IndustriHulu Minyak dan Gas Bumi pasca diaturnya Perubahan atas Peraturan PemerintahNomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan PerlakuanPajak Penghasilan...

2018

T50767

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bunga Nostalgi, author

Kepastian Hukum Kontrak Bagi Hasil Gross Split Yang Bersifat Lintas Sektor dan Implementasinya Terhadap Pertumbuhan Investasi di Sektor Hulu Migas = Legal Certainty of Cross Sectoral Production Sharing Contract Gross Split and Implementation on Investment Growth in Upstream Oil and Gas Sector

Pada tahun 2017 Pemerintah Indonesia melakukan perubahan terhadap sistem Kontrak Bagi Hasil Migas (KBH), dari KBH cost recovery menjadi KBH gross split. Perubahan KBH dengan skema gross split diharapkan menjadi solusi atas menurunnya tingkat investasi hulu migas serta meningkatkan pendapatan negara. Melalui Permen ESDM No. 8/2017 gross split diberlakukan. Perubahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54778

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian