Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query

Enny Maratus Sholihah, author

Analisis Implementasi Kebijakan Perijinan Praktik Dokter Di Kabupaten Bekasi Tahun 2021 = Analysis of the Implementation of Doctor's Practice Licensing Policy in Bekasi Regency in 2021

Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dokter dan dokter gigi yang telah memiliki SIP dan memberikan pelayanan kedokteran atau memberikan konsultasi keahlian dalam hal diminta oleh suatu fasilitas pelayanan kesehatan. Penelitian ini dibatasi pada implementasi kebijakan ijin praktik...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Situmurang, Melva Amanda, author

Pembredelan Pers Pada Masa Berlakunya Surat Ijin Terbit (SIT) (studi kasus pembekuan sementara SIT Pelita Tahunan 1982)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1989

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indiarti, author

Status pengusahaan tanah dengan hak pengelolaan (Atas tanah bekas hak barat) oleh pemerintah Kota Surabaya (Dahulu Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Surabaya) terkait dengan hak menguasai negara

2010

T28507

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Muhamad Firmansyah, author

Tata cara mengurus perizinan usaha farmasi & kesehatan

Jakarta: Visimedia, 2009

615.4 MUH t

Buku Teks SO Universitas Indonesia Library

Rina Yulia, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan tukar menukar tanah dan/atau bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Muara Tebo-Jambi dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Banda Aceh

ABSTRAK
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara. Dalam PMK 96/PMK.06/2007 Lampiran VIII, Tukarmenukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota. Penentuan mitra dapat melalui tender dan tidak melalui...

2011

T38066

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahmilia Pusparini, author

Akuisisi saham perusahaan televisi dan radio sebagai suatu penyelundupan hukum ketentuan pengalihan hak kepemilikan frekuensi penyiaran = Acquisition of shares of the television and radio company as a smuggling of law provisions diversions proprietary rights of broadcasters frequencies / Ahmilia Pusparini

ABSTRAK
Tesis ini bertujuan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai interaksi antara stake holders, lembaga pemerintah dan regulasi penyiaran dalam menata sistem kepemilikan media penyiaran di Indonesia, terutama sejak banyaknya kasus akuisisi perusahaan televisi baik stasiun televisi besar maupun televisi lokal oleh para pemodal besar. Jenis penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan jenis yuridis normatif...

2016

T45957

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tri Leksono, author

Penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 6 tahun 1999 tentang Rencana tata ruang wilayah DKI Jakarta (Analisis yuridis terhadap penggunaan tanah diwilayah Kec. Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta) / Tri Leksono

ABSTRAK
Tesis ini membahas penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 1999 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta (Analisis Yuridis Terhadap Penggunaan Tanah Di Wilayah Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan DKI Jakarta). Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah pelaksanaan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah Kecamatan (RRTRW-K) pada wilayah...

2009

T37299

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sidabukke, Monang, author

Penambanagan Timah tanpa Ijin Pada Kawasan Hutan Lindung : Studi Kasus Kawasan Hutan Lindung Gunung Sepang, KecamatanBadau, KabupatenBelitung = Illegal tin in minning in protection forest area at Belitung island : Case study at protection forest area of Sepang mountain, Badau, Bangka Belitung

Hutan Lindung Gunung sepang terancam punah, penebangan liar untuk penambangan liar dipandang sebagai penyebab proses kerusakan hutan. Dampak ekologi yang ditimbulkan dari penambangan timah ilegal dikawasan hutan lindung adalah terjadinya longsor, erosi, banjir, dan berkurangnya serta tercemarnya air tanah. Penelitian terhadap kerusakan hutan lindung ini adalah desa-desa di kecamatan Badau...

Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2011

T30244

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Revia Adini, author

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Implikasi lahirnya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebabkan perubahan kewenangan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertambangan. Adanya perubahan kewenangan tersebut menimbulkan suatu kemungkinan terjadinya kesalahan dari pejabat pemerintah dalam melakukan kegiatan pengaturan dan pengurusan di sector pertambangan. Oleh karenanya, penulisan ini bertujuan untuk menganalisis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Linda Herminda Roesmil, author

Peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1981 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1983 tentang hubungan sewa menyewa perumahan dengan segala aspek hukumnya

ABSTRAK
Maksud dan tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan sewa menyewa perumahan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981. Sebelum itu, yaitu pada waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun I963, kita melihat adanya dualisme peradilan. Waktu itu keputusan penguasa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih dapat diajukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian