Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Amin, author
Proses penyelesaian sengketa terutama menyangkut utang piutang dipandang relatif lebih efektif apabila diselesaikan melalui mekanisme Pengadilan Niaga dibandingkan dengan mekanisme Peradilan Umum biasa karena aturan yang terdapat dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga lebih terprediksi dibandingkan dengan aturan beracara di Peradilan Umum biasa, sehingga para pencari keadilan bisa memperoleh gambaran...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T18992
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Arie Budiman, author
Dalam rangka menjamin adanya mekanisme penyelesaian sengketa hutang piutang antara kreditor dan debitor secara adil, cepat, terbuka dan efektif melalui lembaga peradilan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang tersebut merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (Faillissenient Verordening) Stb. 1905 - 217...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T19182
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Fennieka Kristianto, author
Perjanjian Kredit Sindikasi (PKS) adalah perjanjian mengenai suatu pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan kepada satu debitor, berdasarkan syaratsyarat dan ketentuan-ketentuan yang sama, dengan menggunakan satu dokumentasi kredit yang sama bagi semua kreditor peserta sindikasi serta diadministrasikan oleh satu agen yang bertindak sebagai kuasa para kreditor untuk...
2007
T19587
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Harahap, Agus Salim, author
Pailitnya suatu perusahaan pada dasarnya merupakan fenomena dalam dunia bisnis. Terjadinya krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 yang berdampak pada pendapatan perseroan menjadi menurun dan utang terus membengkak sehingga perseroan tidak mampu melunasi utangnya kepada kreditur. Undang-undang Kepailitan memberikan kesempatan bagi para kreditur untuk mengajukan permohonan pailit bagi perusahaan publik yang...
2007
T20048
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Felicita Reyna Pratita, author
Negara Australia memiliki perundang-undangan pailit (insolvent trading law) dimana direksi sebuah perusahaan bertanggung jawab secara pribadi atas kegiatan perdagangan yang terjadi disaat mereka melakukan saat pailit. Sepanjang tulisan ini akan dibahasa secara mendalam apakah perundangan-undangan ini telah berhasil melayani masyarakat dengan baik atau tidak. Penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada perbandingan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Tobing, Juristezar P.A. Lumban
[ABSTRAK
Tesis ini membahas studi kasus permohonan kepailitan PT. Mandala Airlines yang diajukan secara sukarela. Pembahasan terhadap PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS.PAILIT /2014/PN.NIAGA.JKT.PST) meliputi beberapa aspek hukum terkait perlindungan terhadap para pemegang saham PT. Mandala Airlines diantaranya aspek hukum kepailitan dan aspek hukum perusahaan. Pada kasus perkara kepailitan P.T Mandala Airlines...
2015
T43873
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Cahya Hapsari, author
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaturan mengenai tanggung jawab Direksi dan kaitannya dengan pelaksanaan doktrin business judgment rule dalam kepailitan Perseroan Terbatas menurut hukum positif di Indonesia, dan melakukan identifikasi serta analisa mengenai kemungkinan penerapan tanggung jawab pribadi Direksi dalam konsep perlindungan Safe Harbor on Insolvent Trading di Australia dalam...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
