Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Anton Sutrisno, author

Kemandirian jaksa sebagai penuntut umum: analisis terhadap kebijakan rencana tuntutan = Indenpendence attorney as prosecutor (analysis of the policy plan charges)

Tesis ini membahas tentang kemandirian Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan adanya kebijakan rencana tuntutan (rentut) yang berlaku secara internal di Kejaksaan. Sebelum Jaksa Penuntut Umum membacakan surat tuntutannya, ia harus mengajukan rencana tuntutan kepada atasannya secara berjenjang. Rentut diberlakukan oleh Kejaksaan dengan berdasarkan SEJA No 009/A/J.A/12/1985 tentang Pedoman Tuntutan Pidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29300

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nabila Tsurayya, author

Pengajuan Tuntutan Bebas oleh Penuntut Umum sebagai Dominus Litis = Submission of Acquittal Charge by the Prosecutor as Dominus Litis

Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, yang dikenal dengan dominus litis atau pengendali perkara. dominus litis, peran aktif penuntut umum dimulai semenjak awal penyidikan, mengawasi penyidikan, mengawasi eksekusi putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jessica Santoso, author

Keabsahan Prosedur Penyitaan pada Tahap Proses Persidangan dalam Perkara Money Laundering (Studi Kasus Perkara Indosurya atas Putusan Nomor 2113k/Pid.Sus/2023) = Validity Of Confidential Procedures at the Trial Process Stage in Money Laundering Cases (Case Study Indosurya Case on Ruling Number 2113k/Pid.Sus/2023)

Prosedur penyitaan menjadi gagasan baru yang dapat dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam upaya mengembalikan kerugian korban, khususnya dalam kasus money laundering. Umumnya, penyitaan dilakukan oleh POLRI pada tahap penyidikan. Namun, karena adanya batas waktu dalam penyidikan, maka pada prakteknya seringkali tidak efektif dalam melakukan penyitaan aset. Oleh karena itu, Jaksa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sianturi, Roberto Bosta, author

Kewenangan penyidik polri dan jaksa penuntut umum dalam kuhap ditinjau dari check and balance system studi kasus putusan nomor: 219/PID/B/2012/PN JKT PST atas nama terdakwa Hasan Basri = Check and balance system between national police investigator and public prosecutor authority in accordance with criminal law procedure case study of court decision 219/PID/B/2012/PN JKT PST on behalf of Hasan Basri

Skripsi ini membahas dua permasalahan. Pertama, pengaturan sistem koordinasi antara Penyidik POLRI dengan Jaksa Penuntut umum dalam KUHAP. Kedua, mengenai penerapan sistem koordinasi check and balance dalam kasus korban salah tangkap. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara narasumber, penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui sistem koordinasi perseimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S57392

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian