Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Arrumaisha Rani Khairunnisa, author

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia : tinjauan yuridis Pedoman Tata Kerja BP Migas nomor 027/PTK/XII/2007 dan Undang-Undang nomor 2 tahun 2012 = Acquisition of land for development in the public interest to the oil and gas upstream business activities in Indonesia juridical review of BP Migas work procedures guidelines number 027/PTK/XII/2007 and Law number 2 of 2012

Tesis ini berisi analisis tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang ditinjau dari Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 027/PTK/XII/2007 Tentang Pengadaan Tanah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35567

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ika Esti Kurniawati, author

Mencari bentuk ideal kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia

Wacana penggantian kontrak bagi hasil mendorong dilakukan penelitian untuk menentukan bentuk ideal kerja sama usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Melalui penelitian normatif dilakukan kajian bahan-bahan hukum, selanjutnya dibandingkan bentuk yang pernah berlaku di masa lalu dan praktek di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan kontrak bagi hasil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T27905

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Bertha Manimbul Jayanti, author

Analisis Yuridis Posisi Negara (Pemerintah) Dalam Kontrak Production Sharing Migas Menurut KUHPER Dan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis Juridical The Position of The State (Government) In Production Sharing Contract According to The Civil Code and The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil and Gas In Conjunction Article 33 (3) The 1945 Constitution

[ABSTRAK
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41795

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Audrey Jenifer Vyatri Kartika, author

Analisis terhadap Kewajiban PT Pertamina EP sebagai Kontraktor untuk Melakukan Penawaran ParticipatingInterest kepada BUMD berdasarkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan GasBumi

Pada PT Pertamina EP tidak dilekatkan pada kewajiban kontraktor untuk melakukan penawaran participating interest kepada BUMD berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa dasar-dasar tidak dilekatkannya kewajiban dimaksud berdasarkan kekhususan yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T29572

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Gema Adzan Akbar Fibriano, author

Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kerja Indonesia pada Kontraktor Kontrak Kerja Sama Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi = The Use Of Foreign Workers In The Indonesian Working Area In Cooperation Contractors In The Upstream Oil And Gas Sector

Penggunaan tenaga kerja asing merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan oleh berbagai perusahaan atau badan hukum di Indonesia sebagai bagian dalam menjalankan usaha mereka, terutama bagi perusahaan yang bergerak pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang memiliki peran signifikan dalam ekonomi Indonesia. Sarana tersebut disediakan oleh pemerintah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Rimba Supriatna, author

Hak partisipasi daerah di sektor usaha hulu migas analisis posibilitas penerapan golden share pemerintah daerah melalui skema participating interest dalam kegiatan pengusahaan hulu migas di Indonesia = Regional participation rights in the upstream oil and gas sector application possibility analysis of golden share of local government through the scheme of participating interest in the oil and gas upstream activities in Indonesia

[ABSTRAK
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akan mempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebut antara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknis pelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupan modal pemerintah daerah...

2015

T44419

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian