Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Rullyandi, author

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dhian Deliani, author

Pelaksanaan kekuasaan presiden dalam pemberian grasi: studi terhadap pelaksanaan pemberian grasi oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono Tahun 2004 s/d 2010 = Presidential powers In granting pardon : a study on the implementation of the granting pardon by the president Susilo Bambang Yudhoyono 2004 - 2010

Pemberian grasi merupakan kekuasaan prerogatif Presiden. Keberadaan grasi sebagai kekuasaan yang absolut dan mutlak, dapat mengubah keputusan hakim yang sudah berkekuatan tetap. Dengan adanya perubahan UUD 1945, maka kekuasaan ini tidak bersifat mandiri lagi karena dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Permasalahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah bagaimanakah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28595

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Haryo Ksatrio Utomo, author

Kekuasaan presiden, institusi informal, dan pengesahan ruu Tentang badan pengelola jaminan sosial (bpjs)

Artikel ini mengeksaminasi praktik kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembahasan Rancangan Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (RUU BPJS) ketika presiden mengintervensi proses pembahasan RUU tersebut di parlemen. Di tengah proses pembahasannya, Presiden mengintervensi DPR melalui forum gabungan partai politik pendukung pemerintah di DPR atau dikenal dengan Sekretariat Gabungan...

Depok: Departemen Ilmu Politik FISIP UI, 2017

320 JURPOL 3:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Nisrina Irbah Sati, author

Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Memberikan Grasi, Rehabilitasi, Abolisi, dan Amnesti = The Limitation of President’s Power in Exercising the Prerogative of Mercy

Pemberian pergantian, rehabilitasi, penghapusan, dan amnesti menjadi hak prerogatif belas kasih yang keberadaannya diakui di Indonesia bahkan sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Kekuasaan ini menjadi hak prerogatif penuh Presiden, yang memberikan hak penuh dan mutlak kepada Presiden. Terlebih dulu dalam menggunakan kekuatan. Ketika norma-norma konstitusional berubah, keberadaan otoritas ini sebagai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian