Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

J. Guwandi, author

Kelalaian medik

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1990

346.033 GUW k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

J. Guwandi, author

Malpraktek medik

Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1993

346.033 2 GUW m

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nababan, Naomi Astrid Sridinanti, author

Perlindungan Konsumen Terkait Kelalaian oleh Pelaku Usaha Petshop dan Perbandingannya dengan Singapura = Consumer Protection Related to Negligence by Petshop Business Actors and Comparison with Singapore

Petshop merupakan salah satu usaha yang memberikan jasa pelayanannya kepada hewan peliharaan. Namun, dalam praktiknya terdapat kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha petshop yang dapat menimbulkan kerugian kepada hewan peliharaan dan pemilik hewan peliharaan tersebut. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen hadir sebagai suatu landasan hukum untuk memberikan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Radi Jamhur, author

Tanggung Jawab Hukum Penerima Salah Transfer Dana Akibat Kelalaian Petugas Bank (Studi Kasus Salah Setor Kliring Di PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk Cabang Medan). = Legal Responsibility of Wrong Fund Transfer Recipients Due to Bank Officers Negligence (Case Study Wrong Clearing Deposits at Medan Branch of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk)

Lembaga Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki nilai strategis dalam kehidupan pereknomian suatu negara. Fungsi utama Bank menurut Pasal 3 Undang-Undang Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat (fungsi intermediary). Sebagai Lembaga Keuangan yang berorientasi pada bisnis, bank juga memiliki berbagai jenis usaha selain dari fungsi utama...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

E.A. Muftiha, author

Otentisitas akta serta tanggung jawab notaris yang melakukan kelalaian dalam menjalankan jabatan (Studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaeris: 03/B/Mj.PPN/2007)

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berhak membuat akta otentik sebagai alat pembuktian yang sempurna. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris mengatur secara spesifik mengenai kewajiban dan kewenangan Notaris, serta mengatur bentuk dan tatacara pembuatan akta Notaris atau lebih dikenal dengan persyaratan formal akta Notaris. Agar akta yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27415

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Victor Nagaputra, author

Analisa atas penetapan wanprestasi oleh pengadilan sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan oleh kedua pihak (studi kasus putusan No 90/PDT.G/2014/PN.BGR) = Review of default by court order as a result of oversight by both parties (case study number 90/PDT.G/2014/PN/ BGR) / Victor Nagaputra

ABSTRAK
Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Sistem terbuka dalam Buku III KUHPer berarti bahwa masyarakat dapat membuat perjanjian mengenai apapun, dan perjanjian itu akan mengikat para pihak secara hukum. Dalam suatu perjanjian biasanya diatur mengenai hak dan kewajiban dari para pihak. Apabila salah satu...

2016

T46192

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Zildjialdy Ramadhan, author

Akibat hukum kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan = Due to the law of notary negligence which gives a certificate to the uninterested parties

ABSTRAK
Notaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas...

2020

T54867

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Noviana Tri Utama, author

Kelalaian notaris terhadap penomoran dua akta berbeda yang berpotensi merugikan pihak ketiga : studi kasus akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham nomor 11 dan akta perjanjian pembiayaan multiguna nomor 11, notaris x = Notary negligence in numbering two different deeds which potentially harms third parties : case study of deed of circular resolutions of shareholders number 11 and deed of multipurpose financing agreement number 11, notary x

Dalam melaksanakan jabatannya, Notaris diwajibkan membuat buku daftar akta atau yang dikenal dengan sebutan Repertorium dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau di hadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun originali. Penomoran minuta akta maupun salinan akta harus berdasarkan nomor yang terdaftar dalam buku daftar akta. Penomoran akta harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T52678

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edwina Warman Putri, author

Penerapan doktrin contributory negligence dalam putusan pengadilan di Indonesia = The implementation of contributory negligence doctrine on court ruling in Indonesia

ABSTRACT
Sebagai negara yang menganut sistem hukum civil law, perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pengajuan gugatan di pengadilan di Indonesia. Perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum common law dikenal dengan istilah tort, yang memiliki beragam bentuk serta pembelaan atas tort. Salah satu bentuk pembelaan tort adalah doktrin contributory negligence,...

2017

S66823

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nindya Meylani, author

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi berdasarkan pasal 59 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara dan pasal 20 ayat 2 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Solving mechanism of state financial loss due to administrative failure and or error in impelementing regulations

Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian