Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Pungky Widiaryanto, author
Sebuah mekanisme pendanaan pembangunan di bawah United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang ditujukan untuk memitigasi perubahan iklim dengan cara mencegah kerusakan hutan telah mendapatkan perhatian yang serius di tingkat nasional dan internasional. Mekanisme ini disebut dengan nama Reducing Emission from Deforestation and forest Degradation plus (REDD+). Indonesia...
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2016
624 PPEM 1 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Hendi Handoko Suryandono, author
Skripsi ini membahas penerapan sanksi administrasi, sanksi pidana, tindak pidana korporasi serta asas subsidiaritas dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terhadap masalah kerusakan hutan berdasarkan kasus PT. Keang Nam Development Indonesia (PT. KNDI)-Adelin Lis. Penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif menarik asas hukum. Pengumpulan data menggunakan studi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
S25480
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Fathiri Mulki, author
Tesis ini menjelaskan mengenai implikasi reformasi kebijakan sektor kehutanan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia karena adanya dorongan dari lembaga keuangan multilateral, IMF (International Monetary Fund) agar pemerintah Indonesia melakukan liberalisasi sektor kehutanan, terutama alur perdagangan kayu bulat produksi hutan Indonesia. Ruang lingkup pembahasan dari penelitian ini akan mencakup pembahasan mengenai...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 22913
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Faatihul Haaq, author
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
S5964
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Jeremy Jordan, author
ABSTRAK
Kebakaran hutan dan lahan terutama di lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia memberikan dampak negatif yang sangat besar, baik bagi lingkungan hidup maupun bagi masyakat. Penegakan hukum perdata untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi terhadap kerugian lingkungan maupun bagi masyarakat harus bisa didapatkan. Penggunaan dasar pertanggungjawaban perdata melalui tanggungjawab mutlak...
[;, ]:
2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
