Hasil Pencarian

Ditemukan 180 dokumen yang sesuai dengan query

Daniel, author

Tinjauan Yuridis-Filosofis terhadap kewajiban Dokter di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 365k/PID/2012) = Philosophic and juridical review of doctors obligations in Indonesia (Analysis of supreme court decision number 365K/PID/2012)

Peninjauan kewajiban dokter dalam penelitian ini dikarenakan maraknya malpraktik dokter di Indonesia yang sarat akan pelanggaran kewajiban dokter di dalamnya. Penelitian ini membahas konsep kewajiban secara filsofis dan yuridis; melihat kewajiban dokter dalam undang-undang tentang praktik kedokteran dan kewajiban dokter dalam kode etik dokter Kodeki ; serta meninjau penerapan kewajiban...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S70296

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Implikasi perubahan ketentuan pemungut PPN terhadap kewajiban perpajakan PKP rekanan dan badan-badan tertentu

...

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10299

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Responsibility in law and in morals / by James Street Fulton..[etal]

Dallas : Southern Methodist University Press, 1960

340.1 RES

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Bobby Christian, author

Tinjauan yuridis pasal 29 PP no. 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban perpajakan di lihat dari pasal 13A UU no. 16 tahun 2009 perubahan ke empat tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan = Judicial review article 29 of Government Regulation no. 74 in 2011 on the procedures for implementation and compliance tax liability in view of law article 13A of Regulation no. 16 in 2009 the fourth amendment about general provisions and tax procedures

Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T36024

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Restuningsih Mahanani, author

Analisis hukum mengenai kewenangan kewajiban dan larangan notaris = Notary s authority obligation and restriction

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus menjunjung hukum yang berlaku dan etika. Hal ini sebagai pedoman agar notaris menjalankan jabatannya serta menjaga kehormatan profesi notaris. Peraturan hukum mengenai notaris senantiasa selalu berubah mengikuti perkembangan jaman yang sejalan lurus dengan kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan pelaksanaan peraturan perundang-undangan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T42864

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devi Syakira, author

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Dasar Tidak Diterimanya Suatu Gugatan (Studi Putusan Nomor 681/Pdt.G/2018/Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Verdict of the Suspension of Payment as a Basis for not Received a Lawsuit (Analysis of the District Court Verdict Number 681/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Utr Jo 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Tuti Yustiana Humairo, author

Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan asumsi akturia dan pengaruh asumsi akturoia dalam imbalan kerja karyawan terhadap earnings response coefficient

Penerapan PSAK 24 (revisi 2004) khususnya untuk program imbalan pasti sangat kompleks karenanya diperlukan jasa aktuaris yang membantu. Salah satunya untuk menaksir asumsi aktuaria untuk menguknr kewajiban dan beban sehingga menimbulkan kemungldnan keuntungan dan kerugian aktuaria. Kewajiban juga diukur dengan tingkat diskonto karena mungkin baru terselesaikan beberapa lahun selelah pekexja...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2008

T25598

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Penatalaksanaan hak dan kewajiban PPN dalam upaya efesiensi beban pajak (studi kasus PT. Showa Indoensia manufacturing)

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

S10373

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Catherine Juwita, author

Perbedaan pengaturan peningkatan nilai tambah menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dan dampaknya terhadap investasi pertambangan tembaga di Indonesia : studi kasus kontrak karya PT. Freeport Indonesia company = The difference regulations of increasing added value according to the Law No. 4 of 2009 and its impact to the copper investment in Indonesia : case study contract of work of PT. Freeport Indonesia Company

Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam negeri bagi setiap pemegang izin dan kontrak karya pada tahun 2014 nanti. Skripsi ini mengkaji tentang pengaturan kewajiban peningkatan nilai tambah melalui kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian di dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45205

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Chidir Ali, compiler

Pengertian-pengertian elementer hukum perjanjian perdata

Bandung: Mandar Maju, 1993

346.02 MOC p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian