Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

Kontrak production sharing, suatu analisis yuridis atas perjanjian celah timor Undang-undang No. 1 tahun 1991 dari segi hukum perdata internasional

Universitas Indonesia, 1992

S25888

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Analisis kebijakan pajak penghasilan atas kontrak production sharing di tinjau dari prinsip kemudahan adminsitrasi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004

S10232

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ety Syamsiyah Ariyati, author

Analisis Ketentuan-Ketentuan di Production Sharing Contract Indonesia dalam Kaitannya dengan Penerimaan Negara Minyak dan Gas Bumi

Tesis ini membahas mengenai bagaimana ketentuan-ketentuan dalam Production Sharing Contract atau disebut fiscal term di pengusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia antara lain FTP, investment credit, bonus, cost recovery, bagi hasil dan perpajakan dapat mengoptimalkan penerimaan Negara dari sumber daya alam yang dimilikinya. Selama ini minyak dan gas bumi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2010

T28275

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Mutia Ariani, author

Perbandingan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dan production sharing contract = Comparison of product sharing concept according to adat law sharecropping and production sharing contract

ABSTRAK
Pada penelitian ini akan dibandingkan konsep bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil menurut Hukum Adat dan production sharing contract sebagai perjanjian bagi hasil yang digunakan pada sektor hulu minyak dan gas bumi di Indonesia. Dalam membandingkan kedua konsep tersebut akan difokuskan pada pendekatan konseptual mengenai latar belakang dari pelaksanaan perjanjian...

2017

S69444

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Bertha Manimbul Jayanti, author

Analisis Yuridis Posisi Negara (Pemerintah) Dalam Kontrak Production Sharing Migas Menurut KUHPER Dan Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 Juncto Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 = Analysis Juridical The Position of The State (Government) In Production Sharing Contract According to The Civil Code and The Law No. 22/2001 Concerning Natural Oil and Gas In Conjunction Article 33 (3) The 1945 Constitution

[ABSTRAK
Undang-Undang Migas Tahun 2001 menjelaskan Negara (Pemerintah) turut terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan usaha hulu migas. Negara diberikan kewenangan mengusahakan hulu migas dalam bentuk Kontrak Production Sharing (KPS) yang didukung filosofis amanat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan posisi Negara (Pemerintah)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41795

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian