::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Claudia Okta Rini, author
Upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP: studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan vs Kepala Kepolisian wilayah Kota Besar Surabaya
Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S573
UI - Skripsi (Open)  Universitas Indonesia Library
cover
Ramdansyah, author
Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Idaman) = The Verification of Political Party for Joining the 2019 Indonesian Election (Case Study of Partai Idaman)
Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54840
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Adrian Wahyu Christ Dewandaru, author
Analisis Yuridis Keabsahan Pengesampingan Pengaturan Upaya Hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Juridical Analysis of the Validity of Waiving The Regulation of Legal Remedies for PKPU Decisions in UUK-PKPU By The Constitutional Court Through MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021
Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radinka Gabriella, author
Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021) = Juridicial Analysis Of Cassation Legal Remedies For Decisions On Suspension Of Debt Payment Obligation (Study Of MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021)
Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hisar Johannes, author
Upaya Hukum bagi Debitor yang Diputus PKPU secara Verstek oleh Majelis Hakim yang Telah Memenuhi Asas Publisitas Perkara dan Kaitannya Terhadap Rencana Perdamaian yang Ditawarkan di Dalam Proses PKPU = The Debtor's Legal Remedies Against the Verstek Decision of Suspension of Debt Payment by the Commercial Court which Has Fulfilled the Principles of Case Publicity and the Connection to the Composition Plan Offered in the PKPU Process
Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK-PKPU”), telah mengatur bahwa tidak dikenal adanya upaya hukum terhadap putusan PKPU. Bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 23/PUU-XIX/2021 yang telah menyatakan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adia Misqa Imtiyaz Rohman, author
Perlindungan Hukum Pemilik Bangunan yang Dinyatakan Sebagai Bangunan Cagar Budaya Tanpa Izin (Studi Kasus Putusan PTUN Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg) = Legal Protection Of Owners Of Building Announced As Cultural Heritage Without Owners’ Permit (Case Study Of Verdict Of PTUN Bandung Number 121/g/2019/PTUN.Bdg)
Terdapat konsekuensi hukum terkait pengalihan dan pengubahan bentuk bangunan cagar budaya yang dikuasai secara pribadi, yang tidak bisa dilakukan tanpa izin pemerintah yang berwenang. Sengketa TUN berkaitan dengan penetapan status bangunan cagar budaya tanpa izin ditemukan di Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung Nomor 121/G/2019/PTUN.Bdg dengan pihak penggugat para...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library