Hasil Pencarian

Ditemukan 4 dokumen yang sesuai dengan query

Claudia Okta Rini, author

Upaya hukum terhadap putusan praperadilan atas alasan penghentian penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP: studi kasus penerimaan permintaan banding dalam kasus Lam Yenny Lamengan vs Kepala Kepolisian wilayah Kota Besar Surabaya

Pasal 83 KUHAP yang mengatur mengenai upaya hukum terhadap putusan praperadilan, pada ayat (1) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding sedangkan ayat (2) nya menyatakan bahwa terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah...

Depok: Universitas Indonesia, 2011

S573

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Ramdansyah, author

Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019 (Studi Kasus Partai Idaman) = The Verification of Political Party for Joining the 2019 Indonesian Election (Case Study of Partai Idaman)

Penelitian ini bertujuan melakukan analisis normatif terhadap penyederhanaan partai politik di Indonesia. Inkonsistensi pengaturan partai politik di setiap rezim pemerintahan menjadi latar belakang penulisan tesis. Kebijakan penyederhanaan partai di era Presiden Sukarno dilakukan dengan melakukan pembubaran partai. Di era Presiden Suharto melakukannya dengan penggabungan (fusi) partai. Pada era Orde Reformasi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54840

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adrian Wahyu Christ Dewandaru, author

Analisis Yuridis Keabsahan Pengesampingan Pengaturan Upaya Hukum Putusan PKPU dalam UUK-PKPU oleh Mahkamah Konstitusi Melalui Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Juridical Analysis of the Validity of Waiving The Regulation of Legal Remedies for PKPU Decisions in UUK-PKPU By The Constitutional Court Through MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021

Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa tidak ada upaya hukum apapun yang dapat dilakukan terhadap Putusan PKPU. Pembatasan upaya hukum ini bertujuan untuk menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum terhadap Kreditor dan berkaitan juga dengan sifat dari Forum PKPU yang berdimensi cepat (speedy trial). Namun,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Radinka Gabriella, author

Analisis Yuridis Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021) = Juridicial Analysis Of Cassation Legal Remedies For Decisions On Suspension Of Debt Payment Obligation (Study Of MK Decision Number 23/PUU-XIX/2021)

Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 telah mengeluarkan putusan yang membuka kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi atas putusan PKPU, di mana putusan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UU Kepailitan yang mengatur bahwa terhadap putusan PKPU tidak dibuka upaya hukum apapun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian