Hasil Pencarian

Ditemukan 31 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Iqbal, author

Analisis keabsahan berdirinya negara Israel di atas wilayah Palestina berdasarkan sistem mandat internasional dan perwalian = Analysis towards legality of establishment of the state of Israel over the Palestinian territories under international mandates and trusteeship system

Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53587

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Richard Anggoro, author

Intervensi kemanusiaan yang dilakukan oleh Organisasi Internasional dan Regional di Afrika

Hukum internasional melegitimasi pelaksanaan intervensi kemanusiaan dalam hal suatu konflik yang mengancam perdamaian serta keamanan internasional maupun regional. Organisasi internasional PBB di dalam piagamnya pada bab VII mencantumkan adanya hak untuk melakukan intervensi kemanusiaan. Organisasi Regional di Afrika seperti African Union, The Economic Community of West African States,The Southern African...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S26228

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tafsir Konstitusional Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak

JK 8:5 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Tafsir Konstitusional Terhadap Batas Usia Pemidanaan Anak

JK 8:5 (2011)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Boby Cahyana, author

Legalitas notaris menjadi tergugat atas akta yang dibuatnya = Legality of notary who becomes the accused due to the mistakes in the certificate he/she made

Notaris merupakan salah satu profesi yang menjalankan pelayanan hukum kepada masyarakat luas. Dalam menjalankan jabatan tersebut notaris memiliki tanggung jawab berkenaan dengan alat bukti otentik berupa surat-surat, akta-akta, ataupun dokumen yang dibuat oleh atau di hadapannya baik yang diharuskan oleh Undang-undang maupun yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam perkembangannya dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19644

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dwi Antoro, author

Penyadapan (wiretapping): suatu tinjuan tentang legalitas dalam pelaksanaan tugas jaksa guna penanganan perkara tindak pidana korupsi

Pemberantasan korupsi merupakan prioritas utama penegakan hukum dewasa ini. Kejaksaan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya mewujudkannya. Sesuai peraturan yang berlaku lnstansi Kejaksaan dengan personil Jaksa-Jaksanya mernpunyai tugas yang cukup berat antara lain sebagai Penuntut Umum dan juga sebagai Penyidik perkaraperkara tertentu termasuk perkara korupsi. Atas kewenangan yang dirnil...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19291

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grover, Leena, author

Interpreting crimes in the rome statute of the international criminal court

Abstract: "The Rome Statute of the International Criminal Court defines more than ninety crimes that fall within the Court's jurisdiction: genocide, crimes against humanity, war crimes and aggression. How these crimes are interpreted contributes to findings of individual criminal liability, and moreover impacts upon the perceived legitimacy of the Court. And...

Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press, 2014

345.02 GRO i

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ari Cahyo Nugroho, author

Komisi informasi publik (legalitas dan fungsinya) / Ari Cahyo Nugroho

Paper ini berupaya membahas eksistensi legalitas dari Komisi Informasi itu sendiri. Selain itu juga akan berusaha membahas tentang apa tugas yang diemban oleh Komisi Informasi itu. Dari hasil bahasan dapat dikemukakan bahwa secara hukum, legalitas keberadaan Komisi Informasi adalah berbasiskan UUD 45 yang direvisi, tepatnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia...

Peneliti Bidang Studi Komunikasi dan Media pada BPPKI Jakarta, 2016

384 KOMAS 12:2 (2016)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Pety Fatimah, author

Sengketa sertipikat hak atas tanah dalam kaitannya dengan sistem publikasi yang dianut peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997: Studi kasus putusan No: 558/PDT. G/2002/PN. JAK-SEL, tanggal 27 Mei 2003

Dalam rangka menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, hal ini terlihat dengan dihasilkannya surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertipikat hak atas tanah merupakan tanda bukti hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

T19295

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ngakan Kompiang Kutha Giri Putra, author

Legalitas dan efektifitas penggunaan sanksi ekonomi unilateral dalam sengketa perdagangan antara Uni Eropa dan Federasi Rusia = Legality and effectiveness of unilateral economic sanctions in trade disputes between the European Union and Russian Federation

ABSTRAK Sanksi Ekonomi Unilateral/sepihak, telah banyak menimbulkan perdebatan dalam hukum internasional. Sanksi ekonomi merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara atau organisasi internasional untuk mempengaruhi pemerintah atau kelompok pemerintahan untuk mengubah kebijakan mereka dengan membatasi perdagangan, investasi, atau kegiatan komersial lainnya.Tindakan tersebut tentunya berlawanan dengan era perdagangan saat ini...

2019

T52219

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian