Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Livia Miel, author

Pembatalan akta jual beli tanah : tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No. 220/Pdt/2011/PT.DKI = Annulment of sale and purchase deed of land : judicial review of District Court's Judgement Number 496/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst Jo. High Court's Judgement No. 220/Pdt/2011/PT.DKI

Tesis ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT dikarenakan alas hak yang dipergunakan dalam pembuatan akta jual beli dimaksud yakni akta hibah ternyata cacat hukum atau non-executable. Sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 496/Pdt.G/2009/Pn.Jkt.Pst Jo. Putusan Pengadilan Tinggi No.220/Pdt/2011/PT.DKI), berdasarkan pertimbangan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38961

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Jeihan Saphira, author

Pembatalan akta jual beli PPAT oleh Putusan Pengadilan Negeri (tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 449/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL) = Cancellation of a sale purchase deed made by land deed official by district court verdict juridicial review of verdict South Jakarta district no.449/PDT.G/2013/PN.JKT.SEL

Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, namun dalam prakteknya, akta otentik termasuk...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45390

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Gelar Dwihandaya, author

Implikasi pembatalan akta jual beli akibat tidak termuatnya surat keterangan tanah tidak sengketa: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor K 2877/Pdt/2016 = Implications of cancellation of sale and purchase deed due to not completion of land certificate not disput: analysis the Supreme Court decision of Republic Indonesia number K 2877/Pdt/2016

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah pihak penjual kepada pihak pembeli. Perjanjian jual beli tanah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu PPAT dalam bentuk akta autentik. Pada prakteknya seringkali pihak dalam jual beli tidak beritikad baik yang berdampak pada gugatan mengenai pembatalan Akta Jual Beli....

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54303

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sinaga, Elkhatrin, author

Pembatalan akta jual-beli tanah harta bersama: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 663K/PDT/2009 = Revocation of sale and purchase deed on joint property: case study supreme court decision no. 663K/PDT/2009

Segala harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan adalah harta bersama, sehingga untuk mengalihkan harta tersebut dibutuhkan persetujuan suami dan istri. akan tetapi pada studi kasus ini peralihan hak milik atas tanah harta bersama dijual secara sepihak oleh suami di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sebagai Pejabat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S68709

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irene Septania Taruna, author

Pembatalan akta jual beli karena perbuatan melawan hukum : studi kasus Putusan Mahkamah Agung No. 405 K/PDT/2005 = Dissolution of sale and purchase deed due to unlawful act : case study of Supreme Court Resolution No. 405 K/PDT/2005

Tesis ini mTesis ini membahas mengenai contoh nyata mengenai pembatalan akta jual beli melalui putusan pengadilan yang berdasarkan pada perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa adanya izin Ketua RT setempat. Pembatalan akta jual beli tersebut dilakukan oleh Pengadilan Tingkat I dan Tingkat II yang kemudian pada tingkat kasasi diputuskan untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39033

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta, author

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian