Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Nasution, Riswan Helmi, author

Tinjauan yuridis terhadap pemberhentian presiden serta hubungannya dengan kekuasaan dewan perwakilan rakyat dan mahkamah konstitusi

Depok: Universitas Indonesia, 2004

S25352

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pemberhentian presiden oleh MPR-RI sebagai salah satu kewenangan konstitusional yang di miliki lembaga tertinggi negara : suatu studi perbandingan antara mekanisme pemberhentian presiden republik Indonesia dengan proses

Universitas Indonesia, 2000

S25354

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Khairul, author

Tinjauan yuridis mengenai mekanisme impeachment Presiden dan atau Wakil Presiden di Indonesia menurut prinsip negara hukum = Judicial review of impeachment mechanism of the President and or Vice President in Indonesia according by the rule of law

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan terkait ketentuan tersebut, tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang juga sekaligus menegaskan bahwa Negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (machtstaat). Namun, kekuatan hukum tersebut masih saja diabaikan oleh kekuatan politik yang justru merupakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35423

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Catur Alfath Satriya, author

Peran dewan perwakilan daerah dalam proses pemberhentian presiden di Indonesia = Role of regional representatives council in the presidential impeachment process in Indonesia

ABSTRAK
Sebagai kamar kedua, DPD seharusnya memiliki peran yang fundamental dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia. Lahir dari semangat reformasi, DPD seharusnya mampu menyuarakan aspirasi daerah di tingakt pusat. Namun, hal tersebut bertolak belakang dengan desain kelembagaan DPD di dalam UUD 1945 yang tidak mencerminkan hal tersebut. Hal ini terlihat...

2016

S65486

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Musthofa Faruq, author

Analisis frasa perbuatan tercela dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden = Analysis on misdemeanor phrase in article 7A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as one of the reasons for impeaching the President / Musthofa Faruq

Presiden pada sistem negara Presidensial memiliki kedudukan yang kuat karena tidak mudah untuk diberhentikan. Namun, mekanisme pemberhentian Presiden tetap diperlukan demi terciptanya checks and balances antar kekuasaan, untuk itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memberikan ruang bagi cabang kekuasaan lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), untuk memberhentikan Presiden, dengan alasan-alasan yang tercantum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yobel Manuel Oktapianus, author

Penerapan Prinsip Double Majority Vote melalui Peran DPD dalam Sistem Pengambilan Keputusan MPR terkait Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia = Application of the Double Majority Vote Principle through the Role of the DPD in the MPR Decision-Making System in relation to the Dismissal of the President and/or Vice-President in Indonesia

Skripsi ini membahas mengenai upaya untuk memastikan keterlibatan anggota MPR yang melaksanakan fungsi representasi secara kewilayahan (regional/territorial representation) dalam proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia. Proses pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden Indonesia sebagaimana diatur saat ini cenderung mengadopsi pendekatan congressional model. Pendekatan ini mengilhami bahwa anggota parlemen dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian