::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Yuristianto Purnomo, author
Pemeliharaan anak setelah putusnya hubungan perkawinan karena perceraian menurut hukum Islam, undang-undang 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam di Indonesia studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, memiliki aneka ragam suku bangsa, agama dan bahasa. Diantara warga negara saling berinteraksi dan dari basil interaksi itu ada yang sampai pada jenjang perkawinan. Kebanyakan dari mereka hidup bahagia dan mempunyai anak, akan tetapi tidak sedikit diantara mereka mengalami problem...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1995
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Zahra Haqilla Bilqis, author
Akibat perceraian terhadap hak pemeliharaan anak dalam perkawinan campuran: studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 804K/PDT/2016 = Child custody due to a divorce in mixed marriage: case study on the Supreme Court verdict number 804K/PDT/2016
Putusnya suatu perkawinan campuran karena perceraian dapat berakibat langsung terhadap berbagai aspek, salah satu yang paling terdampak adalah akibat perceraian terhadap anak, yaitu mengenai hak pemeliharaan anak. Pemeliharaan anak akibat putusnya perkawinan campuran tidak dapat disamakan begitu saja dengan pemeliharaan anak dalam perkawinan pada umumnya. Terdapat beberapa hal yang perlu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Hanum Megasari, author
Status hukum dan pemeliharaan anak akibat perceraian karena perkawinan campuran: analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 480 /Pdt.G/2004/PN Jak-Sel
Perceraian pada perkawinan campuran pastinya membawa konsekwensi terhadap status hukum dan pemeliharaan anak yang dihasilkan dari perkawinan campuran tersebut. Indonesia telah melahirkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menggantikan Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 480/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel telah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T25252
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Said Muhammad Rizky, author
Tinjauan yuridis gugatan perwalian anak oleh kakek dan nenek pasca perceraian (studi kasus putusan nomor 703/PDT.G/2015/PN.SBY) = Juridical review of child guardianship claim by grandparents after the parents divorce (case study on verdict number 703/PDT.G/2015/PN.SBY) / Said Muhammad Rizky
Pada kasus dalam Putusan No. 703/Pdt.G/2015/PN.Sby terdapat kondisi di mana kakek dan nenek seorang anak mengajukan permohonan untuk dijadikan wali atas cucunya ketika ayah yang telah ditentukan sebagai wali anak tersebut sudah tidak mampu mengurus anaknya. Namun menurut pertimbangan Hakim, kakek dan nenek tersebut tidak dapat memiliki hak asuh karena...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rimala Meylda, author
Perwalian Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Timika No. 39/PDT.G/2020/PN.TIM dan Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 383/PDT.G/2018/PA.SMG) = Under Age Children Guardianship Caused by Divorce (Case Study of The Decision of Timika District Court Number 39/PDT.G/2020/PN.TIM and The Decision of Semarang Religious Court Number 383/PDT.G/2018/PA.SMG)
Dalam perkara perceraian, sering kali para orang tua memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang kuasa asuh atau wali atas anak-anaknya yang masih di bawah umur. Lalu apa perbedaan antara kuasa asuh dan perwalian? Seolah dapat saling dipertukarkan, banyak para orang tua dalam perkara perceraian yang memohon untuk ditetapkan hak perwalian terhadap...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Apri Zulhakki Darmawan, author
Akibat perceraian terhadap hak asuh anak: analisis putusan nomor: 3/Pdt.G/2019/PNSdk dan 723/Pdt.G/2018/PNMdn = Child Custody as a result of divorce: cases study verdict number: 3/Pdt.G/2019/PNSdk and 723/Pdt.G/2018/PNMdn
ABSTRAK
Perceraian merupakan pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Pada dasarnya, semua perceraian akan dilakukan melalui pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Setelah pengadilan memutuskan bahwa perceraian tidak dapat lagi dihindari, barulah perceraian dapat dilakukan. Setelah perceraian terjadi, terdapat beberapa hal yang mengikutinya...
2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Chenny Hadi Nuryanti, author
Perbandingan hukum hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura: analisis Putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 341/Pdt.G/2019/Pn.Tng dan dasar putusan District Court Appeal Family Justice Courts Singapore nomor 44 of 2017 = Comparative studi regarding joint custody due to a divorce in Indonesia and Singapore: analysis of Tangerang District Court Appeal Number 341/Pdt.G/2019/Pn.Tng and Ground Decision District Court Appeal Family Justice Courts Singapore number 44 of 2017
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan ketentuan hak asuh anak bersama akibat perceraian di Indonesia dan Singapura serta dianalisis penerapannya dalam putusan masing-masing negara. Hak Asuh Bersama yang dikenal di Indonesia dengan istilah pemeliharaan anak merupakan salah satu jenis hak asuh anak yang dikenal di Indonesia, namun pengaturan yang masih...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rosa Auli Calend, author
Kedudukan hukum dan pemeliharaan anak angkat akibat perceraian orang tua angkatnya: analisis putusan pengadilan nomor 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar. = Legal position and maintenance of adopted children due to parental divorce: analysis of court decision number 258/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Bar.
Tidak semua pasangan suami istri yang sudah menikah memiliki kesempatan untuk melahirkan anak. Salah satu pilihan yang dapat mereka lakukan untuk memperoleh anak adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi). Pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan anak angkat dalam keluarga angkatnya. Belum ada peraturan perundang-undangan khusus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership)  Universitas Indonesia Library