Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Reza Winata, author

Fleksibilitas tindak lanjut putusan pengujian konstitusional undang-undang dalam pembentukan undang-undang = Flexibility of response to constitusional review decision in law making

Pengesampingan putusan memunculkan diskursus mengenai fleksibilitas tindak lanjutnya. Tesis ini hendak menjawab rumusan masalah yaitu pemaknaan finalitas dan kekuatan mengikat putusan dalam pembentukan undang-undang, serta fleksibilitas tindak lanjut putusan dalam pembentukan undang-undang. Metode penelitian berbentuk penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan komparasi negara Austria, Italia, Jerman, Turki, dan Rusia....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T55271

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Devi Melissa, author

Pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari karakteristik undang-undang: analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-IX/2011 = Constitutional review towards ratification act by constitutional court according to characteristic of law: analysis decision of the constitutional court number 33/PUU-IX/2011

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis normatif terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian konstitusional undang-undang ratifikasi. Sebagaimana diketahui, kebutuhan kerjasama antarnegara berkembang secara signifikan dalam berbagai aspek. Dalam rangka mengadopsi dan mengimplementasi setiap perjanjian yang disetujui di tingkat bilateral, regional, dan multilateral, Indonesia wajib melakukan ratifikasi melalui...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54827

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmi Intan Jeyhan, author

Urgensi dan mekanisme penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia = The urgency and mechanism for the application of constitutional preview of bill in Indonesia

ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...

2017

S69590

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dodi Haryono, author

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila dengan pendekatan purposif Aharon Barak: Relevansinya dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia periode 2015-2018 = Constitutional interpretation based on pancasila using Aharon Barak’s purposive approach: Relevancy in reviewing the law against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia during 2015-2018

Penafsiran konstitusi berdasarkan Pancasila harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK-RI) dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Hal itu hendaknya dilakukan dengan menggunakan suatu pendekatan penafsiran yang holistis, integratif dan dinamis. Jika hal tersebut tidak dipenuhi akan cenderung menghasilkan putusan yang parsial, nonintegratif, statis, dan/atau liar. Implikasinya adalah justifikasi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Budi Muliawan, author

Pengujian Konstitusional Ketetapan MPRS/MPR RI Sesudah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945

Universitas Indonesia, 2008

T24663

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional constitutional complaint pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency of giving the jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court Of Republic Of Indonesia

[ABSTRAK Skripsi ini membahas dua permasalahan: alasan mengapa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pengaduan konstitusional; dan bagaimana seharusnya mengatur penambahan kewenangan tersebut. Hasil penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu mendapatkan kewenangan ini demi menjalankan prinsip negara hukum yang dianut Republik Indonesia, melindungi Hak Asasi...

2015

S58266

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Demadevina, author

Urgensi kewenangan mengadili perkara pengaduan konstitusional (constitutional complaint) pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Urgency of giving The Jurisdiction over constitutional complaint to The Constitutional Court of Republic of Indonesia

Universitas Indonesia, 2015

S57693

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian