Hasil Pencarian

Ditemukan 78 dokumen yang sesuai dengan query

Martiman Prodjohamidjojo, author

Penyelidikan dan penyidikan

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984

363.25 MAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Zulfahmi, author

Penyidikan kembali perkara yang pernah dihentikan penyidikannya oleh kejaksaan selaku penyidik tindak pidana korupsi

Tesis ini membahas pengaturan dan mekanisme serta pelaksanaan penyidikan kembali terhadap perkara yang dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menyarankan perlunya pengaturan yang tegas dalam undangundang mengenai penyidikan kembali perkara yang pemah dihentikan penyidikannya dengan alasan ditemukannya bukti baru; perlunya mekanisme pengeluaran...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T37427

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Beste Refo Kandida, author

Pemeriksaan Terhadap Saksi Dan Tersangka Yang Dilakukan Secara Online Di Masa Pandemi COVID-19 (Studi Pada Subdit II Dittipidum Bareskrim) = Examination Results Against Witnesses And Suspects Conducted Online During The COVID-19 Pandemic (Study In Sub-Directorate II Dittipidum Bareskrim)

Tugas Akhir ini merupakan hasil penelitian tentang analisis pelaksanaan pemeriksaan terhadap seorang tersangka tindak pidana secara daring (online)pada saat diberlakukannya kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama Pandemi Covid-19 di Subdit II Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data...

Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2022

TA-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Wisnu Pambudi, author

Penyidikan sebagai tindak lanjut pemeriksaan merupakan salah satu cara untuk mencegah tindakan pemeriksa yang merugikan wajib pajak dalam proses pemeriksaan = Investigation as inspection follow up as any procedure for preventing inspector causing tax payer's lost in inspection process

Mulai 1 Januari 1984 sampai sekarang, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem ini memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan fiskus hanya bertugas mengawasi saja. Alat pengujian kepatuhan yang efektif adalah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan secara acak. Secara normatif, Hasil Pemeriksaan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T22643

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Engkesman R. Hillep, author

Penyidikan tindak pidana anggota Polri oleh Bareskrim Polri: Studi kasus penyidikan terhadap perwira tinggi Polri = The investigation conducted by the Criminal Investigation Department (CID) of Indonesian National Police (INP) on criminal offence committed by the Indonesian National Police members: A case study of an investigation of high-rank police officers of INP

Tesis ini merupakan hasil penelitian menggunakan metoda kualitatif dalam bentuk studi kasus, dengan pendekatan manajemen, yuridis dan psikologis dalam membahas proses pengambilan keputusan para agen yaitu Pimpinan dan para Penyidik Bareskrim Polri, yang memiliki kapasitas bertindak kreatif, sebagai respon terhadap aturan dan sumber daya organisasi (struktur) dalam penyidikan terhadap para...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T20683

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mona Ervita, author

Penghentian penyidikan tindak pidana korupsi oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai objek praperadilan (studi terhadap putusan Nomor 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel.) = Termination of corruption crime investigation by investigators of the Komisi Pemberantasan Korupsi as a pretrial object (study of decision number: 24/Pid.Pra/2018/Pn.Jkt.Sel)

ABSTRAK Salah satu wewenang yang dimiliki oleh penyidik adalah melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dapat dilakukan oleh penyidik apabila perkara pidana tersebut tidak mempunyai cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan dihentikan demi hukum. Alasan dari penghentian penyidikan tersebut dituangkan kedalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penghentian penyidikan ini dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51729

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ahwan, author

Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Analisis Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019) = The discontinuation of Investigation and Prosecution of Criminal Acts of Corruption in Indonesia (Analysis of Article 40 of Law Number 30 of 2002 as amended by Law Number 19 of 2019)

Penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu substansi penting dari perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian menimbulkan perdebatan baik di kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Diskursus tersebut mengerucut pada persoalan dasar teoritis dan urgensi. Metode penelitian socio legal...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Annissa Kusuma Hasari, author

Harmonisasi Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia = Harmonization of Money Laundering Investigation in Criminal Justice System at Indonesia

Tesis ini membahas mengenai kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Indonesia memiliki PPATK sebagai Financial Intelligence Unit yang hanya bersifat memberikan informasi kepada Polri dan Kejaksaan RI. Hasil laporan analisa yang disampaikan oleh PPATK belum cukup memadai untuk dilakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang. Maka dapat dikatakan bahwa...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T26107

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Irana Justina Zega, author

Evaluasi keuangan sektor perbankan dalam usaha memenuhi kewajiban penyediaan modal minuman

Tanggal 28 Februari 1991, Pemerintah melalui Direksi BI mengeluarkan surat keputusan no 23/67/Kep/Dir. Dimana salah satu kebijaksanaannya mengatur perihal kewajiban penyedikan modal minimum sebesar 8% pada akhir tahun 1993. Penulis tertarik untuk melakukan tinjauan dan evaluasi terhadap kemampuan perbankan nasional untuk memenuhi kewajiban modal minimum sebesar 8 persen. Metoda penelitian...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1992

S18460

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Cindya Mulia Kencana, author

Penerapan Sanksi Hukum dan Etika Terhadap Dokter yang Melakukan Tindakan Menghalangi Penyidikan: Analisis Putusan Pidana Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst dan Putusan Pidana Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI = Application of Legal and Ethical Sanctions for Doctor Whose Actions Prevent Investigation: Court Decision Number 17/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst and Court Decision Number 26/Pid.Sus-TPK/2018/PT DKI

Dokter dalam melakukan tugas terikat dengan kode etik profesinya. Oleh sebab itu, dokter berpedoman dengan etika, sumpah jabatan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan juga meliputi tanggung jawab hukum dan tanggung jawab etika. Penelitian ini mencoba menjawab dua permasalahan bagaimana tanggung jawab hukum dan etika seorang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian