Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

R. Santoso Brotodihardjo, author

Pengantar ilmu hukum pajak

Bandung: Eresco, 1989

343.04 SAN p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Edwar Harmen, author

Peradilan administrasi perpajakan di Indonesia dan hubungannya dengan UU No.5 tahun 1986

ABSTRAK
Dalam kegiatan Administrasi Perpajakan kemungkinan terjadinya perselisihan perpajakan tetap ada. Perselisihan ini berpokok pada beban pajak dan berpangkal pada tindakan administrasi perpajakan. Berdasarkan pasal 23 Undang-undang No. 6 Tahun 1983 tindakan administrasi perpajakan yang bisa jadi pangkal perselisihan perpajakan adalah surat keteapan pajak, surat ketetapan pajak tambahan, surat pemberitahuan, surat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Suparto Wijoyo, author

Karakteristik hukum acara peradilan administrasi: peradilan tata usaha negara

Administration and procedure of administrative courts in Indonesia...

Surabaya : Airlangga University Press, 2005

342.06 SUP k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Khairul Fadli, author

Implikasi undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan terhadap hukum acara peradilan administrasi negara = Implication of the law number 30 year 2014 on governmental administration toward state administrative law procedure

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan merupakan landasan baru dan menjadi induk hukum materiil peradilan administrasi negara. Sehubungan eratnya hubungan antara hukum materiil dengan hukum acara yang memuat prosedur formal pelaksanaan kaidah-kaidah hukum materiil tersebut, maka diperlukan kesesuaian antara subtansi dalam undang-undang peradilan administrasi negara dengan UU No....

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44883

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Herdiawan, author

Kedudukan majelis tuntutan perbendaharaan pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam sistem peradilan administrasi di Indonesia = The treasury prosecution council of the audit board of the Republic Indonesia's stands in the administrative judicature system of Indonesia / Ari Herdiawan

ABSTRAK
BPK memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara. Penyelesaian kerugian negara/daerah yang menjadi tanggung jawab bendahara diatur tata cara penyelesaiannya oleh Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007, dimana dinyatakan dalam Pasal 41 Peraturan BPK Nomor 3 Tahun...

Jakarta: Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2014

T39097

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian