Hasil Pencarian

Ditemukan 77 dokumen yang sesuai dengan query

Penerapan fungsi kubic dalam aproksinasi peralihan vertikal untuk elemen DKMT

Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 1998

T40573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tentang masa peralihan

Salah satu masalah yang terdapat dalam hukum tata negara Indonesia ialah tentang masa peralihan (transisi). Berkaitan dengan hal ini, berdasarkan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terbagi dalam empat periode, ada beberapa pengertian yang dapat diberikan tentang hal masa peralihan tersebut. Penulis sebagai seorang pakar tata negara, memberikan pengertian tentang masa peralihan...

Hukum dan Pembangunan. Vol.27 No.1 Februari 1997: 1 - 4, 1997

HUPE-27-1-Feb1997-1

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ketentuan peralihan dalam peraturan perundang-undangan

Ketentuan Peralihan adalah salah satu ketentuan dalam perundang-undangan yang rumusannya dapat didefinisikan “ketika diperlukan atau jika diperlukan”. Definisi ini berarti bahwa tidak semua peraturan perundang-undangan memiliki ketentuan peralihan (transtitional provision). Ketentuan peralihan diperlukan untuk mencegah kondisi kekosongan hukum akibat perubahan ketentuan dalam perundang-undangan. Perubahan dari ketentuan, antara lain terkait dengan...

JLI 6:4 (2009)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rum Osman, author

Daerah peralihan kota kecamatan Cibinong di kabupaten Bogor

Jakarta: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 1983

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tegar Dilaga Halimana, author

Tinjauan yuridis penolakan pemeliharaan data pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kota Pekalongan terhadap akta jual beli yang dibuat oleh PPAT (analisis : putusan PTUN Semarang nomor : 45/G/2008/PTUN.Smg) = Overview juridical rejection maintenance land register data by the land office of Pekalongan against the sale and purchase agreements made by PPAT (analysis semarang administrative court decision no 45/G/ 2008/PTUN/Smg)

Akhir-akhir ini sering terjadi permasalahan berupa penolakan pendaftaran peralihan hak yang obyeknya adalah sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama. Hal tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan persepsi dalam hal aturan hukum yang mengatur peralihan sebagian hak atas tanah yang menjadi kepemilikan bersama dengan peralihan sebagian bidang tanah antara Kantor...

2017

T47321

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gatot Sutamtomo, author

Pola kehidupan ekonomi orang gelandangan pada masa peralihan : studi kasus di lingkungan penduduk Kelurahan Pasir Minang Purwokerto

1986

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hotmian Helena S., author

Ketidakpastian hukum atas pengajuan keberatan dan banding yang dilakukan wajib pajak sehubungan dengan Undang-undang No. 28 tahun 2007 (Undang-undang tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan)

Atas utang pajak yang belum dilunasi ditagih dengan Surat Paksa yang mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, walaupun Wajib Pajak sedang mengajukan keberatan maupun Banding. Namun dalam Undang-undang yang baru, pasat mengenai keberatan dan banding telah dirubah yang intinya Wajib Pajak tidak akan ditagth dengan Surat Paksa apabila...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25704

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Soetomo, 1946-, author

Pedoman jual beli tanah peralihan hak dan sertifkat / oleh Soetomo

Malang: Lembaga Penerbit UNIBRAW, 1981

346.04 SOE p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Sinaga, Sahat H.M. Tua, author

Larangan Badan Usaha Pengembang Perumahan dan Pemukiman Menjual Tanah Tanpa Bangunan Berkaitan dengan Pencatatan Peralihan Hak dalam Sertifikat Tanda Bukti Hak atas Tanah (Studi Analisis di PT. X)

Pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia mulai pertengahan 1997 daya beli masyarakat untuk membeli tanah beserta bangunan yang didirikan di atas tanah yang dibeli menurun disebabkan melambung tingginya harga bahan-bahan bangunan. Menghadapi krisis ekonomi saat itu, Menteri Negara Perumahan Dan Pemukiman Republik Indonesia menerbitkan surat yang memungkinkan badan usaha di...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T36876

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian