Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Sihombing, Eka NAM, author
ABSTRACT
Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 menyatakan Pasal
251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah terkait dengan kewenangan
pembatalan peraturan daerah kabupaten/kota tidak lagi
bisa dibatalkan Menteri Dalam Negeri atau gubernur.
Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi
melalui Putusan Nomor 56/PUU-XIV/2016 menyatakan
pemerintah pusat juga tidak lagi memiliki kewenangan
untuk melakukan pembatalan peraturan daerah provinsi.
Putusan tersebut tidak serta merta menyelesaikan
persoalan...
Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017
353 JY 10:2 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Marsma Arif Widianto, author
Keberadaan otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengandung arti bahwa penyelenggaraan organisasi dan sistem administrasi negara Indonesia, tidak hanya atas dasar sentralisasi dan dekonsentrasi sebagai “aturan simbolis”, tetapi juga berdasar atas desentralisasi dengan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Selama ini masih memunculkan adanya konflik dan krisis diantara tingkatan pemerintahan, institusi
perwakilan...
Jakarta : Biro Humas Settama Lemhannas RI , 2019
321 JKLHN 40 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Peraturan Perundang-Undangan mulai dari payung hukum Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Peraturan Pemerintah, telah menunjuk bahwa pelaksanaan pembangunan harus bersifat berkelanjutan. Permasalahan yang ada saat ini, kondisi lingkungan tidak semakin baik, terdapat komitmen Indonesia pada tahun 2009 untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, serta akan melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan...
620 JTJ 1:1 (2014)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
makalah ini didasarkan pada masalah makalah-makalah penulis yang disampaikan di Lemhanas dengan judul menyempurnakan penetapan batas wilayah NKRI guna memantapkan kesatuan wilayah dalam menjalin kepentingan nasional...
300 MHN 1:1 2006
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Wahyu Sujatmiko, author
Saat ini di Indonesia ketentuan laik fungsi harus dipenuhi bangunan hunian. Perlu dilakukan kajian standar dan peraturan keselamatan kebakaran pada bangunan tinggi dan kemungkinan penerapannya. Pada tulisan ini dilakukan kajian terhadap kedua aspek tersebut. Untuk aspek pertama metoda yang dipergunakan adalah dengan kajian terhadap standar dan peraturan keselamatan evakuasi di...
Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2016
728 JUPKIM 11:2 (2016)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Sri Sadono A, author
Pasca diterimanya konvensi hukum laut perserikatan bangsa-bangsa, unclos 1982, Indonesia menjelma menjadi negara kepulauan terbesar yang memiliki perbandingan luas wilayah laut dan daratan sebesar 70% : 30%...
Jakarta: Seskoal Press, 2019
023.1 JMI 7:1 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
