Hasil Pencarian

Ditemukan 34 dokumen yang sesuai dengan query

Erico Novianto, author

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Perorangan Terhadap Fasilitas Pembiayaan yang Macet (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst) = The Implementation of Personal Guarantee Execution to Non-Performing Financing Facilities (Case Study on the Decision of the Central Jakarta District Court Number 44/PDT.G/2019/PN Jkt Pst)

Tesis ini membahas tentang hukum Jaminan Perorangan yang menjadi jaminan dalam praktik pembiayaan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan yang mengatur mengenai Jaminan Perorangan terdapat dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata. Jaminan Perorangan merupakan perjanjian yang diberikan oleh pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur jika debitur wanprestasi. Permasalahan dalam tesis ini adalah upaya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Helistia Yuniarni, author

Hubungan sanitasi perorangan terhadap kejadian hepatitis di Indonesia tahun 2013: analisis lanjut Riskesdas 2013 = The relationship of personal sanitation and hepatitis in Indonesia: advanced analysis of Indonesia's Riskesdas 2013

ABSTRAK
Hepatitis merupakan infeksi pada hati yang dapat berkembang menjadi fibrosis jaringan parut , sirosis, bahkan kanker hati. Sanitasi perorangan merupakan salah satu faktor risiko pada hepatitis enterik yang meliputi sarana dan perilaku individu, yaitu sarana sumber air bersih, perilaku mencuci tangan, dan perilaku buang air besar. Jenis virus hepatitis yang...

2017

S67743

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Claudia Anjani Zain, author

Kedudukan personal guarantor yang telah melepaskan hak istimewanya dalam proses kepailitan ( studi kasus: putusan mahkamah agung nomor 868/k/pdt/sus/2010) = The position of personal guarantor who has discharged the privileges in the process of bankruptcy ( case study: supreme court decision no. 868/k/pdt/sus/2010) / Claudia Anjani Zain

Dalam pemberian kredit, Bank biasanya mensyaratkan suatu jaminan atau guarantee, salah satunya dalam bentuk personal guarantee yang mana garantor diberikan hak istimewa oleh Undang-Undang guna melindungi kedudukannya sebagai penjamin. Apabila suatu debitur dalam keadaan tidak mampu membayar kepada kreditur utama maka seharusnya debitur itulah yang seharusnya melakukan pembayaran atas kewajibannya....

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

S57677

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, author

Hukum jaminan di Indonesia: pokok-pokok hukum jaminan dan jaminan perorangan

Yogyakarta: Liberty Offset Yogyakarta, 2011

346.02 SRI h

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Arien Ginanjar, author

Analisis perbandingan terhadap sistem pajak penghasilan perorangan di negara Indonesia, Malaysia dan Kanada

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007

T24534

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Idah Rifdah, author

Hubungan kondisi sanitasi lingkungan dan higiene perorangan dengan kejadian kecacingan pada murid Sekolah Dasar Negeri dl Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Tahun 2007 = Helminthic infections associated with environmental sanitation conditions and personal hygiene among elementary School Children in Cibinong Sub district, Bogor District, 2007

Kecacingan merupakan salah satu penyakit infeksi berbasis lingkungan, meskipen tidak menjadi masalah kesehatan masymkat ditinjau dari tingkat penyebab kematian di halonesio, namun ditinjau dati tingginya prevalensi merupakan masalah besar.Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor antara lain iklim tropis, sarana air bemih dlU1 jamhan keluarga yang belum memadai, perllaku masyarakat yang...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2007

T32439

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Benny Taufan, author

Kedudukan penjamin perorangan yang telah melepaskan hak istimewanya dalam perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi : studi kasus PT. Orix melawan Y = Personal guarantor as third party that released priveledge right in lease contract

Tesis ini membahas mengenai Kedudukan seorang Personal Guarantor yang bertindak sebagai penjamin terhadap perjanjian sewa guna usaha dengan hak opsi. Hal ini dilatarbelakangi bahwa banyak pihak yang secara sukarela dimintakan sebagai penjamin namun pada saat pihak yang dijaminkan wanprestasi, kewajibannya berpindah kepada Personal Guarantor. Dalam upaya untuk mengetahui kedudukan Personal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43040

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dedy Yudhistira, author

Analisis yuridis kepailitan terhadap penjamin perorangan (studi putusan nomor: 74/2009/Pailit/PN.Niaga.Jkt.Pst) = Legal review on bankruptcy upon personal guarantor (verdict study number:74/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst) / Dedy Yudhistira

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai kepailitan terhadap penjamin perorangan dalam sebuah putusan pailit di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Terdapat pembahasan mengenai tanggung jawab pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penjamin perorangan dalam pemenuhan kewajiban untuk melakukan pembayaran utang debitor atas perjanjian kredit yang dibuat dengan pihak kreditor dan kaitannya dengan hubungan hukum pemberian kredit antar perusahaan....

2016

T47093

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Amalia Budiwati, author

Peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (Menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendaftaran pendirian perubahan dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil) = The role of a notary in the establishment of a single member limited liability company (According to government regulation number 8 of 2021 about the company's authorized capital and registration of establishment changes and dissolution of companies that meet the criteria for micro and small businesses).

Penelitian ini membahas mengenai peran notaris dalam pendirian perseroan perorangan (menurut Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian Perubahan dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil). Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa peraturan di Indonesia, salah satunya adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aufi Qonitatus Syahida, author

Surat Pernyataan Pendirian Perseroan Terbatas Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang Telah Diubah Oleh Undang-Undang Cipta Kerja = Statement Letter of Establishment of an Individual Limited Liability Company Based on the Limited Liability Company Law Amended by the Job Creation Act

Penelitian ini membahas mengenai pernyataan pendirian Perseroan Terbatas Perorangan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang telah diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja beserta tantangan pada implementasi penerapan surat pernyataan Perseroan Terbatas Perorangan di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan pengaturan baru dengan sistem omnibus law yang disebut Undang-Undang Cipta Kerja, mengatur bahwa pendirian perseroan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian