Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Soma Baskoro, author

Tinjauan yuridis peran ditjen bea dan cukai dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat pada industri rokok di Indonesia

Rokok adalah salah satu industri yang berkembang sangat pesat di Indonesia dan bahkan telah menjadi salah satu andalan bagi pembangunan nasional melalui penyerapan tenaga kerja dalam jumlah besar serta penerimaan negara dalam bentuk pungutan cukai. Tidak dapat dipungkiri suatu iklim industri yang baik sangat membutuhkan suatu persaingan usaha yang sehat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Oshie Bimantara, author

Penerapan pasal 23 Ayat (1) dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dalam Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Perkeretaapian Umum oleh pihak swasta dalam rangka menciptakan persaingan usaha sehat di Indonesia = Application of article 23 paragraph (1) and article 31 of Law Number 23 of 2007 concerning Railways in the Implementation of Public Railway Infrastructure and Facilities by private parties in creating healthy business competition in Indonesia

ABSTRAK Penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian umum dilakukan oleh Badan Usaha sebagai penyelenggara, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kerja sama. Artinya adalah perusahaan swasta juga memiliki kesempatan yang sama seperti PT KAI dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana kereta api. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelenggaraan prasarana dan sarana perkeretaapian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51844

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Rian Alvin, author

Analisis penerapan pendekatan rule of reason dan pedoman KPPU tentang pasal 22 undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam putusan KPPU Nomor 26 Tahun 2010 tentang dugaan persekongkolan dalam proses pelelangan pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penyelenggaraan tender merupakan salah satu kegiatan yang di dalamnya wajib menjunjung tinggi nilai persaingan sehat. Dalam praktek, salah satunya dalam tender pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu ditemukan dugaan kegiatan persekongkolan guna mengatur dan menentukan pemenang tender. KPPU sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Nomor 5...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

S70

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian