Hasil Pencarian

Ditemukan 52 dokumen yang sesuai dengan query

Efektivitas putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

Universitas Indonesia, 1987

S26102

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Pelaksanaan putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah yang sudah berkekuatan hukum tetap di perusahaan swasta

Universitas Indonesia, 1998

S25350

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Wang, Faye Fangfei, author

Online arbitration

New York: informa law from Routledge, 2018

347.090 285 WAN o

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Moehammad Rizky Pratama, author

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena kesalahan berat, peranan penyidik kepolisisan dalam penyelesaikan perselisihan hubungan industrial

Berbicara mengenai masalah hubungan industrial selalu saja tidak pernah ada habisnya. Konflik antara Pengusaha dengan Buruh selalu saja timbul. Dalam perkembangan saat ini, hubungan antara pengusaha dan buruh berangsur mulai sejajar. Dampaknya pihak Pengusaha tidak dapat bertindak semena-mena terhadap buruh yang dipekerjakannya. Termasuk untuk Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena pihak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T19169

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Oyong Darwan, author

Penyelesaian perselisihan perburuhan: studi tentang arbitrase ketenagakerjaan

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003

T36404

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Peranan penyelesaian bipartit dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial : studi kasus PT Dirgantara Indonesia (PT DI)

Universitas Indonesia, 2004

S25347

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

M. Abid Ulil Albab AF, author

Problem kewenangan mahkamah konstitusi memutus perselisihan hasil pilkada

Abstrak
Semula pilkada masuk dalam rezim pemerintah otonomi daerah, sehingga penyelesaian sengketa pilkada berada pada kewenangan Mahkamah Agung. Kemudian para pembuat undang-undang memasukkan pilkada ke dalam rezim pemilu dan membentuk Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam Pasal 236C UU tersebut menyatakan bahwa penyelesaian perselisihan hasil pilkada dialihkan...

Depok: Badan Penerbit FHUI, 2018

340 JHP 48:3 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Yudith Sarah Veronica, author

Analisis penyelesaian perselisihan hubungan industrial pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta selama pandemi covid-19 = Analysis of the settlement of industrial relations disputes at the Department of Manpower, Transmigration and Energy of DKI Jakarta Province during the covid-19 pandemic

Pandemi Covid-19 mulai melanda Indonesia pada awal tahun 2020. Jakarta sebagai ibukota Indonesia mengalami dampak paling besar akibat dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai respon pemerintah untuk mengurangi penyebaran virus. Pengurangan kegiatan sampai dengan penutupan fasilitas di berbagai bidang usaha mengakibatkan banyaknya perusahaan dan pekerja yang terdampak sehingga terjadi...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Sahat, author

Implikasi Undang-undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial No.2 Tahun 2004 Terhadap Iklim Investasi

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, negara-negara sedang berkembang memerlukan modal, keahlian dan teknologi dari negara-negara maju. Kebutuhan akan modal baik modal asing maupun modal dalam negeri bagi negara yang melakukan pembangunan memang tidak dapat dihindari. Sejak krisis tahun 1998, investasi jatuh, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi hanya 3,5% - 4 % per tahun....

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36584

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Lydia D. Soebrata, author

Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus Akibat Adanya Orang Ketiga sebagai Alasan Perceraian

Perselingkuhan, yang merupakan suatu hubungan antara suami/isteri dengan orang ketiga dalam perkawinan, merupakan suatu ancaman besar perkawinan. Kehadiran orang ketiga dalam perkawinan pada umumnya akan menimbulkan percekcokan yang terus menerus dalam rumah tangga, hingga akhirnya salah satu pihak mengajukan permohonan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

T37389

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian