Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query

Chairul Huda, author

Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana: tinjauan kritis terhadap teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana = Fault and criminal liability, critical observation of separation theory of criminal act and criminal liability

Kesalahan dan Penanggungiawaban Pidana masih menyisakan berbagai persoalan. Misalnya, dalam praktek hukum belum terdapat kesamaan pola penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Antara putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lain, kerapkali terdapat perbedaan dalam menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hal ini dapat saja bersumber dari adanya kecenderungan melihat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004

D1022

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Napitupulu, Yohanes Partogi, author

Pertanggungjawaban pidana kurir narkotika = Criminal liability of drug courier

Kesalahan merupakan salah satu unsur terpenting untuk meminta pertanggungjawaban pidana terhadap kurir narkotika. Tanpa adanya kesalahan kesengajaan/ kelalaian , maka tidak dapat dipidananya seorang terduga kurir narkotika. Namun, pada penerapannya Hakim dalam mengadili seorang kurir narkotika terkadang luput menggali lebih lanjut mengenai bentuk kesalahan dari siterdakwa. Kesalahan ini sangat erat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69729

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Melly Amdira, author

Pertanggungjawaban pidana notaris dalam pembuatan akta notariil terkait pemalsuan akta perubahan anggaran dasar yayasan (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1014/K/PID/2013) = Notary's criminal responsibility about falsification of foundation s article of association amendment deed (case study of supreme court decision No 1014/K/PID/2013)

Dalam menjalankan profesinya terkait dengan tugas dan kewenangannya, Notaris haruslah berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta harus pula berpedoman pada kode etik profesi yang berlaku dan wajib ditaati. Dalam kenyataan di lapangan, Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya seringkali tidak mempedomani ketentuan Undang-undang Jabatan Notaris, seperti kasus yang terjadi pada...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46480

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Deddy Sunanda, author

Pertanggungjawaban Pidana Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dalam Tindak Pidana Korupsi = Criminal Liability of Beneficial Owners in Corruption Crimes

Pelaku tindak pidana yang disebut sebagai Pemilik manfaat/penerima manfaat menggunakan korporasi sebagai sarana/kendaraan (corporate vehicle) untuk menyembunyikan/menyamarkan hasil tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Terkait pelaku tindak pidana tersebut belum ada pengaturan khususnya dalam tindak pidana korupsi terkait korporasi sebagai penerima/pemilik manfaat sehingga terjadi kekosongan hukum. Sehingga untuk mengambil hasil...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Raden Roro Dwi Setyani Hanindita, author

Pertanggungjawaban pidana anak dalam perundungan di dunia siber (cyberbullying) pada kejahatan mayantara (cybercrime) terhadap sesama anak = Criminal liability of children in cyber bullying as a cybercrime against fellow children

ABSTRAK
Tulisan ini membahas tiga permasalahan. Pertama mengenai bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana anak terhadap cyberbullying terhadap sesama anak, yang didahului dengan penjelasan mengenai pasal-pasal pada peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia dan berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kedua adalah mengenai upaya preventif dan represif yang dapat dilakukan di Indonesia dalam rangka...

2017

S69708

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Budi Suhariyanto, author

Model pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi di Indonesia = Model of corporate criminal liability in corruption cases in Indonesia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) telah mengatur model pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu bilamana suatu tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka tuntutan dan penjatuhan pidananya dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. UU...

Jakarta: Fakultas Hukum, 2021

D-pdf

UI - Disertasi Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Miranda Kosasih, author

Konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional analisis konsep pertanggungjawaban individual dalam kasus prosecutor v, thomas lubanga dyilo pada tahun 2012 di international criminal court = The concept of criminal responsibility under international criminal law analysis of the concept of individual criminal responsibility in prosecutor v thomas lubanga dyilo case in 2012 at international criminal court

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana internasional dan secara spesifik membahas konsep pertanggungjawaban individual yang diatur dalam Statuta Roma. Konsep pertanggungjawaban individual mulai dikenal dalam hukum internasional moderen pada masa Perang Dunia II tepatnya dalam Peradilan Nuremberg, dengan menghukum individu atas kejahatan internasional. Konsep ini selanjutnya diterapkan di berbagai peradilan pidana internasional. dan...

2013

S46333

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Asrof Sibilli, author

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan studi kasus usaha pertambangan pasir besi di Provinsi Jawa Barat = Corporate criminal liability in the mining offence case study mining sand iron business industry in West Java Province / Asrof Sibilli

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana pertambangan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang penerapan pertanggungjawaban korporasi yang melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai dasar peraturan pertambangan di Indonesia menyebut subjek hukum...

2015

S60389

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Stacia Faustine, author

Penemuan hukum oleh hakim dalam penjatuhan pidana terhadap subjek hukum yang bertanggung jawab dalam tindak pidana korporasi = Judge-made law in sentencing legal subjects in corporate crime

Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat independen sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Independensi hakim juga termasuk kebebasan untuk membuat hukum dalam putusannya (juga dikenal sebagai hukum yang dibuat hakim atau pembuatan hukum yudisial) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Galih Adzaningjagat, author

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindakan Skimming = Criminal Liability for Perpetrators of Skimming

Data kejahatan siber di Indonesia berdasarkan sistem teknologi informasi milik Bareskrim Polri ( Robinopsnal ) tercatat sejak 1 Januari hingga 22 Desember tahun 2022, Kepolisian Republik Indonesia telah menindak sebanyak 8.831 kasus kejahatan siber. Salah satu yang tergolong kejahatan siber yakni tindakan skimming. Skimming merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian