Hasil Pencarian

Ditemukan 7 dokumen yang sesuai dengan query

Tinjauan yuridis terhadap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat NO. IV.MPR.193 tentang referendum

Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar. Dalam perkembangannya, pasal 2 Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum telah membuat pergeseran terhadap ketentuan pasal 37 tersebut. Dengan demikian pengaturan materi perubahan Undang-Undang Dasar yang diatu dalam Tap MPR tersebut tidak sesuai dengan pasal...

Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 6 Desember 1995 : 492-500, 1995

HUPE-25-6-Des1995-492

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Boy Anugerah, author

Analisis konflik Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) terkait tugas dan fungsi berdasarkan undang-undang no. 3 tahun 2005 mengenai sistem keolahragaan nasional = Conflict analysis between KONI and KOI related to task and function according to UU no. 3 year 2005 about national sport system

[ABSTRAK
Tesis ini membahas konflik antara KONI dan KOI terkait tugas dan fungsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2005 mengenai Sistem Keolahragaan Nasional. Tesis ini menggambarkan latar belakang dikeluarkannya UU Sistem Keolahragaan Nasional, faktor-faktor yang menyebabkan konflik, bentuk-bentuk konflik, dampak-dampak yang ditimbulkan konflik, langkah-langkah pengelolaan konflik, serta hambatan-hambatan dalam pengelolaan konflik...

Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Limahelu, Frans, author

Sejarah Undang-Undang dalam pembuatan rancangan Undang-Undang

Penulis artikel ini meugulas masalah perubahan perundang-undangan dan sejarah perundang-undangan. Menurut penulis ini, perubahan undang-undang dipengaruhi oleh kultur politik. Masalah otonomi juga disinggung berkaitan dengan pembuatan rancangan undang-undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000

HUPE-30-1-(Jan-Mar)2000-1

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Sumardi, author

Tugas dan wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pasca perubahan ke empat undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 : suatu kajian yuridis

Sebelum perubahan Undang-undang Dasar 1945 wewenang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ada empat, yaitu menetapkan Undang-Undang Dasar (UUD), menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), memilih Presiden, wakil Presiden, dan mengubah UUD. Setelah perubahan, wewenang MPR tinggal dua yaitu menetapkan dan mengubah UUD. Merupakan kekuasaan menetapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar yang dijalankan...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T18696

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizky Pratama Saputra, author

Unsur kesalahan pada pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi: studi putusan kasasi pada kasus tindak pidana korupsi = Element of guilt of the article 2 verse (1) corruption criminal act: research study cassation's verdicts on corruption criminal act case

Unsur kesalahan merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak secara tegas mencantumkan unsur kesalahan, namun kesalahan tersebut tersirat dalam unsur memperkaya diri. Melalui metodologi penelitian yuridis normatif dan kajian terhadap beberapa putusan tingkat kasasi dapat disimpulkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S69366

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Rosyid Al Atok, 1962-, author

Implikasi Perubahan Bahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Terhadap Lembaga Kekuasaan Antar Lembaga-Lembaga Negara

Universitas Indonesia, 2002

T36378

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian