Hasil Pencarian

Ditemukan 40 dokumen yang sesuai dengan query

Soedarsono, author

Kontroversi atas putusan Mahkamah Konstitusi: catatan hakim konstitusi Soedarsono

Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008

342.02 SOE k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Mochammad Iqbal Cakrabuana, author

Kewenangan pemerintah pusat terhadap pengawasan peraturan daerah setelah putusan MK no. 137/PUU-XIII/2015 dan putusan MK no. 56/PUU-XIV/2016 = Central government authority on supervision of local regulations after the contitutional Court Decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional Court Decision no. 56 /PUU-XIV/2016

ABSTRACT
Negara Indonesia adalah Negara yang menganut bentuk Negara Kesatuan (Unitary) berdasarkan UUD 1945. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberikan keweenangan pemerintah pusat mengawasi Peraturan Daerah secara Executive Review melalui pembatalan Peraturan Daerah tersebut. Seteleah terbitnya putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 56/PUU-XIV/2016, kewenangan tersebut dianggap...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hadi Herlambang Prabowo, author

Kedudukan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara = Legal Position of Beliefs Post Decision of The Constitutional Court Number 97/PUU-XIV/2016 in the Perspective of State Administrative Law

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penghayat kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) yang sebelumnya tidak diisi atau bertanda strip (-). Dengan putusan MK tersebut negara secara nyata telah memberikan pengakuan terhadap...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T53195

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dahliya Bahnan, author

Analisis hukum pengujian konstitusionalitas pasal 50 ayat (3) Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 5/PUU-X/2012 = Legal analysis testing the constitutionality of article 50 paragraph 3 of Law no. 20 year 2003 on national education system against the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 : Constitutional Court Decision no. 5/PUU-X/2012

Tesis ini membahas tentang bagaimana peran pemerintah dalam usaha memajukan dunia pendidikan di Indonesia sesuai dengan amanat konstitusi Pasal 31 UUD Tahun 1945 serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional dan juga menganalisis bagaimana penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Uji Materil Pasal 50 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T35714

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Almas Rioga Pasca Pratama, author

Praktik penerapan pencatatan identitas penghayat aliran kepercayaan dalam dokumen kependudukan sebagai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 97/PUU-XIV/2016 = The practice of application of the believers identify recording in the citizen identity as an implication of the Constitutional Court decision number 97/PUU-XIV/2016

Ditinjau secara lebih mendalam, setiap individu di Indonesia memiliki hak identitas yang menjadi dasar pengakuan eksistensinya sebagai warga negara, tak terkecuali dalam segi pencatatan aliran kepercayaan di dalam dokumen-dokumen penduduknya. Hal ini menjadi suatu pembahasan yang menarik, mengingat praktek pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 masih banyak menimbulkan perdebatan....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanakarita Hutami, author

Perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69/Puu-xiii/2015: studi kasus penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no. 25 Pdt.p/2017/Pn.Jkt.sel = Marriage agreement made when marriage takes place post the constitutional court decree no 69/Puu-xiii/2015: case study on South Jakarta court order number 25/Pdt.p/2017/Pn.Jkt.sel

Skripsi ini membahas tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat ketika perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang mengatur kembali perjanjian perkawinan di Indonesia yang memberikan perluasan terhadap jangka waktu pembuatan perjanjian perkawinan yang sebelumnya tidak dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat setelah perkawinan dilangsungkan. Namun, dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sirait, Siska Yosephin, author

Konsistensi Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dan Pengaruhnya dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia (Studi Kasus Pengujian Undang-Undang Tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004-2013) = Legal Considerations consistency of the Constitutional Court and Its Influence in Indonesian state administration system (Case Study on Judicial Review of Local Goverment Law in 2004 – 2013)

Dalam perkembangan ketatanegaraan saat ini, Mahkamah Konstitusi memiliki arti dan peranan penting, konstitusionalitas ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pembuat undang-undang dapat diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga konsistensi putusan antar perkara satu sama lain untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada para pencari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lorita Fadianty, author

Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.19/PUU-IX/2011 Tanggal 20 Juni 2012 studi kasus Putusan Mahkamah Agung No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 Tanggal 22 November 2016 dan No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 Tanggal 23 Februari 2017 = Termination with efficiency reason post Constitutional Court Verdict No.19/PUU-IX/2011 dated 20 June 2012 Case Study Supreme Court Verdict No.881 K/Pdt.Sus-Phi/2016 dated 22 November 2016 And No.69 K/Pdt.Sus-Phi/2017 dated 23 February 2017 / Lorita Fadianty

ABSTRAK

Ketidakstabilan ekonomi terkadang menyebabkan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi berdasarkan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam rangka menyelamatkan perusahaan. Pemutusan hubungan kerja alasan efisiensi sebagaimana ketentuan Pasal 164 ayat 3 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah diuji materi ke...

2019

T52809

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafiuddin, author

Penalaran hukum putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang- undang yang diuji lebih dari sekali (studi atas putusan mahkamah konstitusi tahun 2003?2010) = legal reasoning of constitutional court decisions in the review of law which is reviewed more than once (study on the constitutional court decisions year 2003?2010)

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Sifat final putusan Mahkamah Konstitusi ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 10 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yakni langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya...

2012

T30966

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Anotasi hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No 026/PUU-III/2006 tentang pengujian UU No. 13 tahun 2005 tentang APBN tahun anggaran 2006 terhadap UUD negara RI tahun 1945

KAJ 12:3 (2007)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian