Hasil Pencarian

Ditemukan 3 dokumen yang sesuai dengan query

Bima, author

Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (dwangsom) Sebagai Sanksi Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. = Law Analysis about dwangsom as an administrative punishment which stated in the Law Number 51 Year 2009 on Administrative Court.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Negara hukum (rechtsstaat) tidak berdasarkan pada negara yang berdasarkan pada kekuasaan belaka (machtsstaat). Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat) tentunya tindakan dari pemerintah tersebut harus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dibutuhkan suatu pengujian yuridis terhadap tindakan pemerintah dan pengujian yang dilakukan terhadap tindakan...

Universitas Indonesia, 2012

S43166

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Annisya Putri Praja, author

Penetapan Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 11/G/2022/PTUN.JKT dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 231/B/2022/PT.TUN.JKT) = The Establishment of DKI Jakarta Provincial Minimum Wage in 2022 (Case Study of The Decision of Jakarta State Administrative Court Number 11/G/2022/PTUN.JKT and State Administrative High Court Number 231/B/2022/PT.TUN.JKT)

Upah Minimum Provinsi ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. Apabila tidak maka akan mengakibatkan tujuan dari penetapan upah minimum tidak terpenuhi. Penelitian ini akan membahas tentang prosedur penetapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022. Penelitian ini juga akan membahas mengenai keberlakuan Keputusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Eko Setyo Budi, author

Kompetensi absolut pengadilan tata usaha negara dalam penyelesaian sengketa informasi publik analisis putusan pengadilan tata usaha negara Jakarta Nomor 160/G/2011/PTUN-JKT) = The absolute competency of state administration court in public information dispute settlement analysis of jakarta state administrative court decision Number 160/G/2011/PTUN-JKT)

Berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa perubahan paradigma beracara khususnya di Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk menyelesaikan sengketa informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengamanahkan pembentukan Komisi Informasi. Dalam tradisi hukum acara peradilan tata usaha negara komisi seperti ini seringkali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian