Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Latiful Akbar, author
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 149 huruf e menyebutkan bahwa diberikan jangka waktu 1 tahun sejak diundangkan, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kotamadya/Kabupaten yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 harus disesuaikan menjadi Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kotamadya. Pemerintah...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Prasetyo Indro Soejono, author
Dalam penerapan desentralisasi fiskal sejak ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 dan 25 Tahun 1999, salah satu aspek bahasan yang kerap kali muncul adalah adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada daerah (intergovernmental fiscal transfer). Transfer dari pemerintah pusat kepada daerah salah satunya dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan fiskal (fiscal equalization),...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2005
T18407
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Andi Misbahul Pratiwi, author
ABSTRAK
Political parties play an important role as a gateway to womens representation. In political party the entire battle to win seats in parliament occurs...
Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2019
305 JP 24:2 (2019)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Boby Wijonarko, author
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis hubungan antara bagi hasil pajak dan faktor-faktor lain terhadap konvergensi laju pertumbuhan ekonomi. Peranan pajak menjadi sangat signiiikan terhadap negara sebab hampir 70% penerimaan Negara berasal dari pajak. Seiring dengan penerapan desentralisasi iiskal, pajak menjadi bagian dari penerimaan daerah yang diberikan pemerintah pusat dalam bentuk...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009
T-pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Fajar Ariyanti, author
Diberlakukannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah berimplikasi pada perubahan yang cukup besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan yang sebelumnya lebih bersifat sentralistik, berubah menjadi terdesentralisasi ke daerah otonom di tingkat Kabupaten/Kota
Sejalan dengan pelaksanaan...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2002
T494
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
