Ditemukan 24 dokumen yang sesuai dengan query
Sydney: Ashgate, 2001
346.02 Res
Buku Teks Universitas Indonesia Library
New York: Clarendon Press, 1991
346.033 ESS (2)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Kovacic-Fleischer, Candace S., author
St. Paul, MN : Thomson/West, 2011
347.077 KOV e
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Alexandra Hartono Lee, author
Penipuan asuransi yang dilakukan oleh nasabah asuransi atau pihak tertanggung merupakan tindak pidana yang banyak terjadi di masyarakat. Penipuan asuransi atau insurance fraud tergolong pada tindak pidana penipuan, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pemidanaan penjara bagi pelaku penipuan asuransi kurang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Irfan Syah Alam, author
ABSTRAK
Pembangunan nasional Indonesia saat ini telah memasuki tahap Pembangunan Jangka Panjang . Untuk melaksanakan Pembagunan itu tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Tidak dapat dielakkan lagi pemerintah harus menyediakan dana untuk membiayai pembangunan tersebut.
Mengingat semakin tingginya peranan pajak sebagai salah satu sumber dana pembangunan, maka pada tahun 1983...
1998
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Satya Nazmi, author
Penyelesaian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tertunggak, sangat serius ditangani pemerintah, terutama Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berbagai upaya terus dilakukan dan dikembangkan, baik secara sistem, pola, maupun peraturan. Tujuannya agar proses penyelesaiannya dapat dipercepat tanpa menimbulkan masalah. DJP menerbitkan dua ketentuan baru terkait proses penyelesaian restitusi. Pertama, PER-122/PJ/2006 tentang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T24610
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Asep Adisaputra, author
Secara kriminologis, terorisme sebagai suatu bentuk kejahatan tidak terlepas dari munculnya korban. Terhadap korban kejahatan terorisme, negara memberikan hak-hak korban sebagaimana yang tercantum pada pasal 36 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme....
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008
T25241
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Dondang Kristine, author
Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Pada umumnya korban dirumuskan sebagai seseorang yang menderita kerugian fisik, mental, emosional, maupun ekonomi. Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Namun, korban tidak memperoleh perlindungan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T29881
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Dimas Marino Maztreeandi, author
Berkembangnya ilmu viktimologi membuat korban tindak pidana tidak lagi menjadi ?pihak yang dilupakan? dalam sistem peradilan pidana. Pemenuhan hakhak korban tindak pidana telah banyak diakomodasi dalam instrumen-instrumen internasional dan peraturan nasional berbagai negara. Salah satu hak yang dimiliki oleh korban tindak pidana adalah restitusi, yang merupakan ganti kerugian yang dibayarkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S1289
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rut Oktaria, author
Abstract. In their effort to amend the legislation of Value Added Tax (VAT), the government and the House of Representatives
have amended the latest Law Number 8 of 1983 with Law Number 42 of 2009 pertaining to the third amendments of VAT on
Goods and Services and Luxury Sales Tax (LST). Substantial...
2011
PDF
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
