Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Yuridha Rizama Yulianto, author
ABSTRAK
Seiring dengan bertambahnya pelaku perkawinan campuran di Indonesia, semakin banyak pula permasalahan yang terjadi sebagai akibat dari perkawinan campuran. Salah satu permasalahan yang kerap timbul dalam perkawinan campuran adalah karena Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran tidak diperbolehkan mempunyai Hak Milik, Hak Guna Bangunan, maupun Hak Guna Usaha, kecuali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Meliana Gunawan, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.
71/PDT/G/2007 juncto No. 418/PDT/2007/PT.DKI tentang sengketa tanah antara PT. Roda Kencana Mendiri melawan Perusahaan Umum Pelabuhan II Tanjung Priok (sekarang PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia II Cabang Tanjung Priok) dan PT. Maju Terus Jaya yang bermula dari permintaan Perum Pelabuhan Indonesia II...
2016
T46701
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Cathlin, author
ABSTRAK
Bank sebagai financial intermediary berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Bank memperhatikan prinsip-prinsip tertentu dalam memberikan fasilitas kredit, salah satunya adalah agunan/ jaminan kredit. Salah satu bentuk agunan/ jaminan kredit yang diterima oleh bank adalah tanah dengan status Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan. Tesis...
2017
T46971
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Fahrul Fauzi, author
Para pemegang sertipikat hak guna bangunan atas hak pengelolaan milik PT. KBN (Persero) mengajukan gugatan ke pengadilan tata usaha negara. Objek sengketa berupa surat keputusan direksi tentang tarif perpanjangan hak dan sikap diam terhadap permohonan rekomendasi perpanjangan hak yang telah diajukan. Putusan No. 171 PK/TUN/2016 yang berkekuatan hukum tetap memenangkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Evan Richardo, author
ABSTRAK
Sistem pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem pendaftaran
hak dengan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif,
apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas diterbitkannya sertipikat atas
tanah, dapat mengajukan pembatalan. Permasalahannya adalah
bagaimanakah tata cara atau mekanisme pembatalan penguasaan tanah
yang telah terdaftar dalam sertipikat HGB dan HPL? Kemudian apakah
Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T38725
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library