Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
Bernstein, Albert J, author
New York: McGraw-Hill, 2001
158.2 BER e (1)
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Muthia Esfand, author
Jakarta : Visimedia, 2012
613.660 82 MUT w
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Oslan Amril, author
Keberadaan Pasukan Bela Diri sebagai ujung tombak kebijakan pertahanan nasional Jepang yang terganjal oleh Konstitusi Jepang khususnya pasal 9 merupakan sebuah fenomena tersendiri. Pihak pemerintah merasa perlu dengan pembentukan pasukan Bela Diri sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, di lain pihak masyarakat Jepang yang trauma dengan akibat Perang Dunia II...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2005
T20230
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ouresthe Ewang Cundomanik, author
[ABSTRAK
Di Jepang, kampanye dilakukan secara unik dengan menggunakan ilustrasi bergaya manga. Cara tersebut tidak hanya digunakan oleh perusahaan komersil saja, tetapi juga institusi pemerintahan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk kampanye yang digunakan oleh Jepang, khususnya pada Japan Self Defense Forces (JSDF) melalui media internet yang dijadikan sebagai sampel....
2014
S56192
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Ove Syaifudin Abdullah, author
Secara konsep perlu adanya pembedaan antara subjek hukum anak dengan subjek hukum orang dewasa. Anak harus dianggap berbeda dengan orang dewasa karena anak tidak mengerti tolak ukur moral yang ada dimasyarakat. Anak-anak belum mengerti secara utuh atas kesalahan yang ia perbuatan, sehingga anak dipandang sebagai orang dewasa yang belum cakap,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Qonita Syahfitri Meizarini Zulkarnaini, author
Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum internasional atas konflik bersenjata, dengan studi kasus konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Piagam PBB melalui Pasal 2 ayat (4) mengatur bahwa seluruh negara dilarang untuk mengancam atau menggunakan kekuatan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan negara lain atau dengan cara lainnya yang tidak sesuai...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Alif Nurfakhri Muhammad, author
Ruang Angkasa, sebagai suatu wilayah yang digolongkan sebagai common heritage of mankind dijamin kebebasan penggunaannya oleh Outer Space Treaty 1967. Namun, perjanjian internasional tersebut belumlah cukup dalam mengatur aktivitas militer di Ruang Angkasa. Hal ini dibuktikan dengan penggunaan Ruang Angkasa oleh Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina untuk pengujian-pengujian senjata....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rahmi Fitriyanti, author
Tesis ini membahas politik luar negeri Amerika Serikat yang mengkaji use of force AS terhadap Afghanistan dalam upaya self-defense akibat serangan teroris 1 I September 2001, Analisisnya dilakukan berdasarkan Piagani PBB dan Resolusi Dewan Keamanan No. 1368 dan 1373 (2001) yang dikaitkan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
Unit analisa yang...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12374
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sri Sulastiyani, author
[ABSTRAK
Tesis ini membahas perkembangan penerapan tindakan pernyataan perang (declaration of war)
oleh suatu negara dalam rangka memulai permusuhan dengan negara lain dikaitkan dengan
adanya ketentuan Pasal 2 ayat (4) Piagam PBB yang menentukan "negara-negara dilarang
melakukan suatu tindakan yang tergolong dalam kategori "ancaman kekerasan" di dalam
melakukan hubungan internasionalnya jika ditinjau dengan teori kedaulatan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T41613
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Kandou, Sheila Hillary, author
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang penggunaan kekuatan atau use of force. Pengecualian terhadap prinsip tersebut adalah apabila penggunaan kekuatan telah mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB atau dalam rangka pembelaan diri. Namun demikian, penggunaan hak bela diri tidak perlu didahului oleh persetujuan dari Dewan Keamanan PBB sehingga kerap kali disalahgunakan oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
S56104
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
