Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Syifa Devi Savitri, author
Mekanisme penyelesaian sengketa investor dengan negara (investor-State dispute settlement atau ISDS) menghadapi kritik karena dianggap membatasi kedaulatan negara dan lebih menguntungkan investor asing, yang mendorong negara-negara seperti Indonesia dan India untuk meninjau kembali P4M dan BIT mereka. Kewajiban exhaustion of local remedies (ELR) atau kewajiban penyelesaian sengketa secara domestik sebelum...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irene Mira, author
Skripsi ini mengkaji penerapan prinsip The Most Favoured Nation di dalam penyelesaian sengketa investasi internasional yang berasal dari Bilateral Investment Treaties. Melalui penelitian yuridis-normatif, skripsi ini membahas mengenai prinsip The Most Favoured Nation menurut hukum internasional, prinsip The Most Favoured Nation di dalam Bilateral Investment Treaties dan sengketa-sengketa investasi internasional...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S46550
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rizky Banyualam Permana, author
Menurut prinsip necessity, negara dapat dibenarkan melanggar hukum internasional jika ada ancaman terhadap kepentingan esensial negara. Untuk melindungi perekonomian dalam krisis, Argentina mengeluarkan kebijakan yang melanggar perlindungan investor dalam BIT. Argentina digugat ke ICSID dan terjadi variasi putusan, ada putusan yang membenarkan necessity dan ada pula putusan yang menolak. Tulisan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
S62468
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Puti Samara Zarifa Sastrosatomo, author
Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Jyestha Widyakti Herawanto, author
Sistem Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dikenal dengan sifatnya yang asimetris, yang dianggap lebih mengutamakan perlindungan hak-hak investor dan membebankan kewajiban yang besar bagi negara tempat suatu investasi dilakukan (host state). Dalam perkembangannya, sistem ISDS seperti demikian kemudian dikritik dan mendorong upaya reformasi dari negara-negara yang tergabung dalam PBB melalui United...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Irene Mira, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip dan standard fair and equitable treatment FET dalam kerangka hukum investasi internasional dan menganalisis interpretasi prinsip FET pada sengketa investasi internasional terutama dalam sengketa yang melibatkan Indonesia untuk kemudian dijadikan suatu pembelajaran dan materi evaluasi bagi kebijakan hukum Indonesia mengenai investasi asing di masa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47115
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
