Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query
Ernawati Munir, author
ABSTRAK
Penelitian mengenai eksistensi UUD dan Ketetapan MPR ini adalah penelitian terhadap eksistensi peraturan perundang-undangan dalam arti konsep, bukan terhadap pelaksanaannya, artinya apakah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam UUD 1945 dan dalam Ketetapan MPR(S), telah merefleksikan dan mendukung terwujudnya Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum secara konsepsional.
Dengan adanya dua bentuk produk...
2000
D1113
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Aritonang, Baharuddin, author
Author's account as member of Badan Pemeriksa Keuangan, an Indonesian Supreme Audit Board...
Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2019
336.012 ARI b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Silalahi, Artha Debora, author
Depok: Rajawali Pers, 2022
342.02 SIL k
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Iwan Gunawan, author
Amandemen UUD 1945 sebanyak empat kali pasca reformasi 1998, secara mendasar mengubah sistem ketatanegaraan, terutama konsepsi kedaulatan rakyat dan demokrasi. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebelum amandemen "kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakan oleh MPR" dan setelah amandemen berubah menjadi "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD"....
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Silalahi, Artha Debora, author
ABSTRAK
skripsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan saat ini yang menunjukkan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh BPKP sebagai badan pengawas internal pemerintah sering dibingungkan dan dibingungkan dengan tugas, fungsi dan BPK RI sebagai lembaga pemeriksa eksternal. Hal ini sejalan dengan wacana untuk menggabungkan keduanya satu tubuh. Metode penelitian yang digunakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Novianto Murti Hantoro, author
ABSTRAK
Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wujud implementasi dari lembaga yang mewakili rakyat. Salah satu "alat" yang diberikan untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah hak angket atau hak mengadakan penyelidikan. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia, penggunaan hak angket juga menyertai dinamika...
Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
T36182
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
