Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Reformasi peradilan dan tanggung jawab negara

Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010

323 REF

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Warouw, Esther M.F., author

Tanggung jawab negara melindungi diplomat dan gedung perwakilan asing: Studi kasus kematian duta besar dan pengrusakan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya = State responsibility to protect foreign diplomatic agent and premises of the mission: Case study death of US a ambassador and premises of the mission damage in Benghazi Libya

Skripsi ini membahas tanggung jawab negara penerima atas pelanggaran kewajiban internasionalnya, untuk melindungi diplomat dan gedung perwakilan asing yang berada di wilayahnya. Skripsi ini membahas kasus kematian Duta Besar beserta 3 (tiga) pejabat diplomatik Amerika Serikat dan pengrusakan gedung perwakilan Amerika Serikat di Benghazi Libya pada 11 September 2012. Berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S44993

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Hafez Gumay, author

Kesenian dan Hak Asasi Manusia: Perlindungan dan Pemenuhannya oleh Negara = Arts and Human Rights: The Protection and Fulfilment by the State Abstract

Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, bagaimana keterkaitan antara seni dan hak asasi manusia apabila dikaji melalui pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Kedua, bagaimana bentuk dan ruang lingkup tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia terkait seni. Ketiga, bagaimana kondisi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terkait seni di...

2018

T55001

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Afghania Dwiesta, author

Analisis tanggung jawab negara (State Responsibility) Belanda terhadap kasus Rawagedeh (Balongsari) dalam Putusan Pengadilan Negeri Den Haag Nomor Perkara: 354119/HA ZA 09-4171 menurut hukum internasional = State responsibility of the Netherlands for Rawagedeh (Balongsari) case on Den Haag District court Judgment case Number: 354119/HA ZA 09-4171 in international law

Putusan Pengadilan Negeri Den Haag pada tahun 2011 memutuskan untuk menerima klaim gugatan yang diajukan oleh keluarga para korban pembantaian Rawagedeh yang dilakukan oleh tentara Belanda pada tahun 1947 silam. Pengajuan klaim ganti kerugian dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke muka Pengadilan Negeri Den Haag. Hal ini dilakukan sebagai...

Depok: Universitas Indonesia, 2014

S55048

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Partahi Gabe Uli, author

Pertanggungjawaban negara atas kebakaran hutan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 118/pdt.g/lh/2016/pn plk. = State responsibility for forest fires in Palangkaraya City, Central Kalimantan Province based on the decision of the palangka raya district court number 118 / pdt.g / lh / 2016 / pn plk.

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai penerapan Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan di Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 118/Pdt.G/LH/2016/PN Plk. Pertanggungjawaban Negara atas kebakaran hutan tersebut dikaitkan dengan teori hukum nasional dan hukum internasional. Penelitian ini mengidentifikasi perbedaan Tanggung Jawab Negara State Responsibility dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T52086

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ananda Kurniawan Sukarmaji, author

Perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara konflik: studi kasus Afghanistan = Protection of diplomats and state responsibility of physical harm suffered by diplomats in conflict countries: case study Afghanistan

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perlindungan personil diplomatik dan tanggung jawab negara terhadap kekerasan fisik yang diderita oleh personil diplomatik di negara-negara konflik, khususnya di negara Afghanistan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini patut untuk dibahas melihat maraknya penyerangan-penyerangan serta kerugian fisik yang diderita oleh personil diplomatik di banyak...

2017

S69330

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alamanda Vania, author

Hak pemulihan (reparations) bagi korban kejahatan internasional: Tinjauan hukum internasional dan implementasinya di Indonesia

Fokus bahasan skripsi adalah hak atas pemulihan yang dimiliki oleh korban kejahatan internasional. Dalam penulisannya, skripsi ini meninjau permasalahan baik dalam aspek hukum internasional maupun hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penulisan deskriptif. Penelitian yang dilakukan menyimpulkan bahwa meskipun konsep pemulihan ini telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S26235

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Maramis, Teguh I., author

Tanggung jawab negara akibat penyebaran radioaktif dalam hukum internasional publik

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dirayati Fatima Turner, author

Tinjauan Gagasan Deposit Refund System dalam Pengelolaan Sampah di Indonesia = Analysis of Deposit Refund System in Waste Management in Indonesia

Permasalahan sampah di Indonesia kian memburuk karena penggunaan sumber daya tidak dilihat sebagai sesuatu yang sirkuler. Deposit refund system sebagai instrumen yang melihat sampah sebagai sumber daya dapat menjawab permasalahan tersebut. Prinsip dasar deposit refund system adalah pelaksanaan prinsip pencemar membayar dan prinsip tanggung jawab negara secara bersamaan melalui suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fetrycia Angela Octory, author

Tanggung jawab negara dan international seabed authority terhadap kegiatan sponsorship di Kawasan Dasar Laut Internasional = Responsibility of state and the international seabed authority against sponsorship activities in the international seabed area

[ABSTRAK
Kegiatan eksplorasi di kawasan dasar laut menjadi industri pertambangan yang sangat mahal nilainya bagi kepentingan ekonomi.Sehingga kegiatan di kawasan dasar laut perlu diatur, dan terdapat dalam United Nations Convention on The Law Of The Sea Of 10 December 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982,Agreement for the Implementation of...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41867

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian