Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Ating Sukma, author
Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, sebagai negara dengan pemerintahan yang berdaulat, persoalan pajak ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara. Hal ini diatur dalam pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi; Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Perjalanan sejarah bangsa Indonesia setelah hingga Orde Baru, menunjukkan adanya...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T17305
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Radjagukguk, Angela Meilani, author
Permasalahan yang mendasar dalam modernisasi organisasi pajak, dengan adanya sistem kompensasi baru dan penerapan kode etik, apakah dapat mengubah pola pikir dan perilaku PNS yang selama ini identik dengan praktik-praktik tidak sehat seperti KKN. Apakah terdapat perbedaan menyangkut kualitas pelayanan yang menjadi tugas utama pegawai pajak selama 2 tahun masa...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dewi Wiwiek Hartini, author
Reformasi administrasi perpajakan yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Empat mulai 1 September 2004, bertujuan untuk mengamankan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan peningkatan kepercayaan Wajib Pajak kepada fiskus. Strategi utama yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan pelayanan (pelayanan prima) dan pengawasan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007
T 19508
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Astri Khaerani, author
Mulai dari tahun 2020 Masyarakat Indonesia mengalami pandemi akibat adanya Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19. Guna mencegah penyebaran virus tersebut maka pelayanan publik yang disediakan pemerintah dialihkan kepada pelayanan daring atau online. Namun, dalam implementasinya masih banyak keluhan masyarakat mengenai pelayanan publik online yang disediakan pemerintah. Terkait hal tersebut,...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Sunarno Adiprasetyo Paidjo, author
Direktorat Jenderal Pajak menerapkan teknologi informasi dalam pelaporan PPN. Ini dilakukan dalam rangka memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak, terutama setelah pemberlakuan PER-11/PJ/2013 dan PER-10/PJ/2013, sehingga diharapkan kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui besar hubungan antara ketiga prinsip tersebut dengan tingkat kepatuhan...
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
S56866
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
