Hasil Pencarian

Ditemukan 11 dokumen yang sesuai dengan query

Rr Deby Tridata Pratni, author

Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce) = Crime of Fraud Against Consumers in Electronic Commerce (E- Commerce)

Skripsi ini berisi tentang Tindak Pidana Penipuan Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Elektronik (E-Commerce). Pokok Permasalahan terdapat pada bagaimana pengaturan serta penerapan aspek hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) di Indonesia. Selain itu dilihat pula bagaimana potensi terjadinya tindak pidana...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S46142

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Anastasia Maria Prima Nahak, author

Pembuatan akta perjanjian pengikatan jual beli yang objeknya juga telah dibuat pengikatan jual beli dan akta kuasa menjual oleh notaris: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/PID.B/2018/PN DPS = The making of provisional sale agreement deed whose object has also been made as provisional sale agreement and deed of authority to sell: study case of District Court Verdict Number 174/PID.B./2018/PN. DPS

Seringkali Notaris menyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya pada saat melaksanakan jabatannya, salah satunya dengan melakukan tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP, sehingga menyebabkan Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana. Dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 174/Pid.B/2018/PN Dps diangkat tiga permasalahan yaitu, keabsahan akta kuasa menjual yang objeknya telah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54378

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hakim Harismawan Mubarak, author

Perlindungan Hukum Terhadap Debitor Setelah Tercapainya Akta Perdamaian Terhadap Laporan Dugaan Tindak Pidana Penipuan Pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. PT. Tawun Gegunung Energi = Legal Protection for Debtors After the Establishment of a Deed of Peace Against Reports of Alleged Criminal Fraud in Decision Number 12/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn.Niaga.Jkt.Pst. PT. Tawun Gegunung Energi

Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Laksamana Andriansyah Nugroho, author

Mekanisme penanganan korban tindak pidana penipuan investasi di direktorat tindak pidana ekonomi dan khusus Bareskrim Polri: studi kasus dream for freedom D4F = Handling mchanism of the victims of fraud investment crime in the directorate of economic and special crimes of bareskrim polri:case study of dream for freedom D4F

ABSTRAK
Penelitian ini membahas tentang mekanisme Badan Reserse Kriminal KepolisianRepublik Indonesia Bareskrim Polri dalam penanganan korban tindak pidana,yang menggunakan studi kasus penanganan para korban tindak pidana penipuaninvestasi Dream for Freedom D4F . Penelitian mendeskripsikan bagaimanaBareskrim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yaitu melakukanpenegakan terhadap pelaku tindak pidana tetapi juga mengurusi korban...

2018

T52184

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elizabeth Priscillia Halim, author

Cacat yuridis akta autentik dalam bentuk tindak pidana penipuan: studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR = Juridical disability of authentic deeds in the form of fraud crimes: study Ddcision of North Jakarta District Court number: 701/PID.B/2018/PN.JKT.UTR

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain yang diatur dalam undang-undang. Dengan adanya kesalahan, kelalaian, dan mengabaikan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral yang berlaku baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pada akhirnya dapat menimbulkan masalah di kemudian hari baik dalam bidang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53523

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aditya Brahma Esmondo, author

Pembuktian tindak pidana penipuan yang semula merupakan hubungan kontraktual: studi kasus 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008 = Proving of criminal fraud, originally a contractual relationship: case study 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008

ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang membuat perikatan...

2017

S65829

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Panjaitan, Marbintang Rogate Exaudi, author

Analisis Tindak Pidana Penipuan dalam e-Commerce dan Upaya Penegakan Hukum oleh Subdit IV Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Metro Jaya = The e-Commerce Fraud Analysis and The Law Enforcement by Sub Directory IV Cyber Crime Special Crime Directory Jakarta Metropolitan Dictrict Police.

ABSTRAK
Keberadaan seorang individu tidak dapat terlepas dari individu yang lainnya. Dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan hidupnya, manusia saling berusaha dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Interaksi saling memenuhi kebutuhan yang ditandai dengan adanya suatu penukaran barang atau pemberian alat tukar uang, disebut sebagai sebuah interaksi jual beli. Interaksi jual...

2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dermawan Kristianus Zendrato, author

Penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di wilayah hukum polres metro Jakarta Utara = Implementation of restorative justice principles in settlement of cases acts of fraud and embezzlement in the jurisdiction of polres metro Jakarta Utara

Tesis ini membahas hasil penelitian tentang penerapan prinsip restorative justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Utara. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan metode dokumentasi....

Depok: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, 2018

T52200

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yopi Pebri, author

Akta pengakuan utang yang memuat unsur tindak pidana penipuan: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 395K/Pid.Sus/2018 = Deed of acknowledgment of debt containing elements of the crime of fraud: Study of Supreme Court Decision Number 395K/Pid.Sus/2018

Dalam rangka mendorong investasi di berbagai kegiatan pembangunan yang sedang gencar dilakukan, kepastian akan perlindungan hukum terhadap investor yang menanamkan modalnya di Indonesia, penting untuk diwujudkan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan kepastian akan perlindungan hukum bagi investor yang hendak menanamkan modalnya adalah melalui pembuatan akta autentik di hadapan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ivo Lutyana Panditha, author

Pertanggungjawaban notaris dan pejabat pembuat akta tanah PPAT atas tindak pidana pada pembuatan akta autentik : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 K/PID/2015 = Responsibility of a notary and land deed officer for the criminal act in the drawing up of authentic deeds : a case study of decree of The Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 143 K/PID/2015

ABSTRAK
Notaris dapat merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selama berada di dalam satu wilayah jabatan. Sebagai pejabat umum, Notaris dan PPAT mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, seorang Notaris/PPAT harus mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang. Namun masih ada oknum Notaris/PPAT yang bertindak diluar kewenangannya sehingga menimbulkan akibat hukum....

2018

T49237

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian