Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Martina Lenora Lelyemin, author

Analisis upaya pencegahan treaty shopping melalui penentuan beneficial owner

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2009

S10482

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Tambunan, Anggi Padoan I., author

Analisis peranan limitation on benefit sebagai penangkal praktik treaty shopping di Indonesia

Dalam tax treaty yang ditutup dengan 57 negara, terdapat treaty benefit yang diberikan terbatas hanya untuk pelaku usaha kedua negara yang mengikat perjanjian, hal ini dilakukan untuk memberikan insentif bagi pelaku usaha di kedua negara untuk melakukan transaksi ekonomi dalam cakupan lintas batas negara. Sehingga hasil yang diharapkan adalah terjadinya...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2008

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Muhammad Basith Ali Fikri, author

Analisis ketentuan anti treaty shopping di Indonesia = Analysis of anti treaty shopping provisions in Indonesia

Salah satu upaya melakukan penghindaran pajak adalah dengan melakukan treaty shopping. Skema treaty shopping lazimnya menggunakan special purpose vehicle yang berbentuk conduit company. Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-61/PJ/2009 sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dan PER-62/PJ/2009 sebagaimana...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014

T53307

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agung Siswadhi, author

Analisis kebijakan penentuan beneficial owner di Indonesia sebagai upaya pencegahan praktek treaty shopping studi komparasi dengan oecd model tax convention 2012 = Analysis of beneficial owner determination in Indonesia as an attempt to deterrence of treaty shopping practice comparation study with oecd model tax convention 2012

ABSTRAK Terminologi beneficial owner merupakan hal yang penting dalam menentukan apakah subjek pajak luar negeri dapat memperoleh penurunan tarif dari treaty. Melalui praktek treaty shopping Wajib Pajak berusaha merekayasa transaksi tersebut untuk memperoleh treaty benefit sehingga dapat meneruskan penghasilannya meelalui negara mitra P3B. Hal tersebut tentu saja dapat menggerus potensi dari...

Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 2014

T42013

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dian Savitri Esthi Wardani, author

Analisis praktik treaty shopping wajib pajak dalam negeri (WPDN) Indonesia dan ketentuan anti-treaty shoping Indonesia

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2007

T24535

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Eny Susilowati, author

Analisis ketentuan anti treaty shopping dalam upaya pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (P3B) di Indonesia = Analysis of anti treaty shopping provisions in preventive efforts of tax treaty abuse in Indonesia

Tesis ini membahas praktik treaty shopping yang dilakukan oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan ketentuan Anti Treaty Shopping di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa praktik treaty shopping oleh WPDN Indonesia khususnya perusahaan publik yang...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

T28354

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Agung Kurniawan, author

Analisis Pengaturan Anti-Treaty Shopping Melalui Penerapan Principal Purpose Test (PPT) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kepastian Hukum = Analysis Of Anti-Treaty Shopping Regulations Through The Implementation Of The Principal Purpose Test (PPT) In Indonesia Viewed From The Perspective Of Legal Certainty

Pemerintah Indonesia telah ikutserta dalam Multilateral Instrument (MLI) dan menentukan Principal Purpose Test (PPT) sebagai standar minimum yang dipilih. Indonesia juga memiliki regulasi domestik dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak yaitu PER-25/PJ/2018. MLI dan PER-25/PJ/2018 tidak secara rinci mengatur bagaimana PPT harus ditafsirkan. Upaya Indonesia memerangi aggressive tax planning akan...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rhezza Adsadera, author

Potensi masalah treaty shopping dan forum shopping dalam ketentuan investor state dispute settlement atas tumpang tindih persetujuan peningkatan dan perlindungan penanaman modal di Regional ASEAN = Potential problem of treaty shopping and forum shopping in investor state dispute settlement provision on overlap investment agreement in ASEAN Region

Investor-state dispute settlement adalah ketentuan yang umum terdapat di P4M. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kegiatan investasi asing di negara penerima investasi. Ketentuan tersebut juga terdapat di ACIA dan lebih dari satu P4M bilateral yang berlaku di ASEAN. Banyaknya P4M yang berlaku tersebut mengakibatkan banyaknya ketentuan investor-state dispute settlement...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S60405

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Irfansyah, author

Analisis peran tax haven dalam melakukan penghindaran pajak lintas batas negara

Skripsi ini membahas mengenai peran tax haven dalam penghindaran pajak lintas batas negara berupa kriteria dari tax haven, skema penghindaran pajak melalui tax haven, kebijakan pemerintah dan OECD dalam penanganan fenomena tax haven. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tax haven merupakan fenomena ekonomi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010

S-Pdf

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian