Hasil Pencarian

Ditemukan 41 dokumen yang sesuai dengan query

Pelimpahan sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat/lurah menurut UU nomor 32 tahun 2004

Samarinda: Pusat Kajian dan Pendidikan Aparatur III, 2007

351 PEL

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Ero H. Rosyidi, author

Pelimpahan wewenang : tinjauan deskriptif-analitis pemantapan pekerjaan staf paripurna

Bandung: Alumni, 1984

352 ERO p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan dibidang penyidikan

Jakarta: Pengayoman, 2001

345.052 IND a

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Thoha, author

Analisa yuridis terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) yang merugikan klien = Juridical analysis of the implementation of notary as an accredited land deed officer (ppat) the adverse clients

Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah dua profesi yang bisa dirangkap oleh satu orang. Sebagai profesi yang dilatarbelakangi ilmu dan pengetahuan hukum ternyata Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tersebut bisa saja melakukan hal-hal berbentuk pelanggaran hukum dalam tugas dan wewenangnya, sehingga menimbulkan kerugian bagi...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T30097

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Zulkifli Amsyah, author

Perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan organisasi: persepsi dosen di wilayah Jakarta

ABSYTRAK
Masalah pokok disertasi ini adalah mengenai persepsi dosen di wilayah Jakarta terhadap perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan dalam 0rganisasi. 0rganisasi terdiri dari tiga kelompok yaitu organisasi kenegaraan, niaga, dan kemasyarakatan. Yang menjadi rumusan masalah penelitian adalah bagaimana hubungan antara masing-masing elemen internal dan linglcungan ekstemal organisasi dengan perilaku penyalahgunaan wewenang keuangan...

2002

D505

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dicky Adharya, author

Pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah APIP terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = Supervision of the government internal auditor APIP against the abuse of authority in accordance with law number 30 year 2014 on government administration

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi pengawasan APIP dan implikasi hukum atas hasil pengawasan APIP terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan/pejabat penyelenggara Negara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Metodologi yang dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual dan sejarah. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49854

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

R. Soesilo, author

Tugas-kewajiban dan wewenang penyidik, jaksa, hakim (dalam penyelesaian perkara pidana menurut KUHAP)

Bogor: Politeia, 1984

345.05 SOE t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Noor Friyatna Esa, author

Regulatory and supervisory authority of the financial services authority over the rural banks = Kewenangan pengaturan dan pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap bank perkreditan rakyat

Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

S64286

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Yunita Triyana, author

Penyalahgunaan wewenang notaris untuk keuntungan pribadi studi kasus: putusan majelis pengawas wilayah notaris DKI Jakarta nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017 = Notary's abuse of authority for her own benefit: study case notary supervisor assembly of DKI Jakarta number 09/PTS/MJ.PWN.ROV.DKI.JAKARTA/XI/2017

Dengan banyaknya jumlah Notaris di Indonesia, tidak semuanya memiliki kualitas dan integritas yang sama baiknya. Tesis ini membahas mengenai penyalahgunaan wewenang Notaris MN untuk keuntungan pribadi dan akibat dari perbuatan Notaris atas tindakannya menawarkan pinjaman kepada salah satu pihak pada putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor 09/PTS/MJ.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2017. Bentuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53684

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Salahuddin Luthfie, author

Kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi = The authority of the prosecution service in the investigation of corruption

Tesis ini membahas tentang dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi, tugas dan wewenang kejaksaan di negaranegara lain, dan mekanisme penanganan perkara korupsi di kejaksaan. Tipe penelitian yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pemikiran kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana korupsi harus dilihat dari aspek...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T29212

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian