Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Hasibuan, Puteri Aliya Iskandar, author

Kedudukan lembaga adat dalam ketatanegaraan Indonesia: analisis Lembaga Wali Nanggroe di Aceh = The position of indigeneous institute in the constitutional system in Indonesia: analysis of Wali Nanggroe Institute in Aceh

ABSTRAK
Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di wilayah nusantara sedari dulu telah mendapatkan perhatian khusus para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya ketentuan Pasal 18 adalah wujud nyata pengakuan negara terhadap daerah-daerah yang memiliki keistimewaan dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat sesuai asal-usul masing-masing wilayah. Eksistensi tersebut tidak terlepas dari peran lembaga...

2017

S68971

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Biondi Insani, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam mengubah konstitusi di Indonesia = Analysis on Majelis Permusyawaratan Rakyat authority to amend constitution in Indonesia

ABSTRAK
Hampir setiap negara yang memiliki konstitusi tertulis memiliki cara untuk mengubah konstitusi yang diatur di dalam konstitusi tersebut. Di Indonesia, berdasarkan Pasal 37 UUD 1945, perubahan konstitusi dilakukan melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun, pada masa Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi tertulis di Indonesia, diperlakukan sakral dan dikehendaki untuk...

2017

S68920

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dewo Baskoro, author

Kewenangan pemegang kekuasaan eksekutif Indonesia terkait keadaan bahaya ditinjau dari hukum tata negara darurat = The authority of the executive of Indonesia pertaining state of emergency from emergency constitutional law perspective

ABSTRAK
Indonesia merupakan negara yang rawan akan keadaan bahaya. Untuk itu, perangkat hukum yang ada haruslah memadai agar dapat mengatasi keadaan bahaya tersebut. Namun, kewenangan yang diberikan kepada Pemegang Kekuasaan Eksekutif pada saat negara berada di dalam keadaan bahaya seringkali diiringi dengan kesewenang-wenangan. Skripsi ini akan menjabarkan dan meninjau kembali kewenangan-kewenangan...

2017

S69431

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rahmi Intan Jeyhan, author

Urgensi dan mekanisme penerapan constitutional preview rancangan undang-undang di Indonesia = The urgency and mechanism for the application of constitutional preview of bill in Indonesia

ABSTRAK
Banyaknya jumlah undang-undang yang diputus inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi mengindikasikan adanya permasalahan dalam pembentukan undang-undang di Indonesia. Tidak terdapat suatu mekanisme yang secara khusus ditujukan untuk menguji apakah suatu rancangan undang-undang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satu diskursus yang mengemuka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah penerapan...

2017

S69590

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nabilla Arsyafira, author

Pembatasan hak asasi manusia di Indonesia: tinjauan antinomi kebebasan (freedom) dan ketertiban (order) terhadap pengaturan kemerdekaan pers oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia = Limitation of human rights in Indonesia: an analysis of the antinomy of freedom and order in the regulation of press freedom by the people's consultative assembly of the Republic of Indonesia

ABSTRAK
Keserasian antara kebebasan dan ketertiban sebagai suatu antinomi atau pasangan nilai dibutuhkan untuk mencapai kedamaian sebagai salah satu tujuan hukum. Harmoni kedua nilai tersebut di alam demokrasi negara hukum Indonesia dapat diupayakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga yang berwenang membentuk hukum, yang di antaranya mengatur kemerdekaan pers sebagai elemen...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

William Aditya Sarana, author

Mekanisme pengujian peraturan daerah pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 137/PUU-XII/2015 dan nomor 56/PUU-XIV/2016 dalam kerangka negara kesatuan = Mechanism of regional regulation review after contitutional court decision no. 137/PUU-XIII/2015 and constitutional court decision no. 56 /PUU-XIV/2016 in the framework of unitary state

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137 / PUU-XIII / 2015 dan Nomor 56/PUU- XIV/2016, Pemerintah Pusat tidak lagi dapat membatalkan Perda Provinsi dan Kabupaten Kota namun tetap dapat membatalkan Peraturan Kepala Daerah. Mahkmah Agung menjadi satu-satunya lembaga negara yang dapat membatalkan Peraturan Daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang. Dalam dua Putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Teddy Handiar Yobel, author

Independensi pembentukan peraturan komisi pemilihan umum dikaitkan dengan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat = Independence general elections commision regulations establishmen linked with supervision house of representative

Skripsi ini membahas tentang konsep independensi Komisi Pemilihan Umum dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuannya adalah untuk mencari pendirian yang benar atas perdebatan mengenai independensi Komisi Pemilihan Umum. Setelah mendapat jawaban tersebut, hasil temuan tersebut dapat menjadi refrensi atas jawaban perdebatan independensi Komisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fahrurrahman, author

Analisis kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pengisian jabatan presiden yang berhalangan tetap menurut Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 = Analysis of the authority of the people's consultative assembly in filling the position of the president who is permanently incapacitated according to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Pengisian jabatan presiden dan wakil presiden merupakan aspek utama pada sistem pemerintahan presidensial. Saat ini, mekanisme pengisian jabatan presiden dan wakil presiden Indonesia dilakukan melalui pemilihan umum. Namun, UUD NRI 1945 masih memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden jika terjadi kekosongan jabatan atau pemilihan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ellen Nadya Salbaina, author

Konsep dan Penerapan Ultra Petita di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The Concept and Application of Ultra Petita in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangannya untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang seringkali memutus secara ultra petita. Walaupun penerapan ultra petita ini dilarang dalam hukum perdata, akan tetapi saat ini masih belum ada ketentuan hukum positif yang mengatur terkait dengan dilakukannya ultra petita di Mahkamah Konstitusi. Sehingga hal ini menimbulkan pro...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadhil Virgiawan, author

Mekanisme checks and balances presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dalam bidang legislasi berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan setelah amandemen = Checks and balances mechanism of the president and the house of representatives in Indonesia in the function of legislation based on the 1945 Constitution before and after the amendment

Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah banyak hal. Hal yang amat jelas terlihat terkait kekuasaan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam bidang legislasi. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar sebelum amandemen menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sementara setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian